Pleno Bawaslu Putuskan UAS - Hairan Tidak Bersalah Soal Kontrak Politik



Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:42:04 WIB



JAMBERITA.COM- Bawaslu Tanjab Barat menyatakan tidak mendapatkan bukti kesalahan pada kontrak politik yang dituding telah dilakukan oleh paslon nomor urut 02 UAS - Hairan.

Melalui rilis secara resmi Bawaslu Tanjabbar, menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 12.00 Wib Satintelkam Polres Tanjab Barat melakukan wawancara dengan anggota Bawaslu Tanjab Barat Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga Mon Rezi, S.Sos I terkait viral di medsos adanya surat pernyataan dan janji politik paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat Nomor urut 2 UAS - Hairan.

Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Bawaslu telah melakukan Rapat Pleno Internal dan menyimpulkan bahwa permasalahan terkait viral di medsos adanya surat pernyataan dan Janji Politik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat nomor urut 2 UAS - Hairan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya karena tidak terbukti.

Tidak terbukti bersalah Bawaslu akhirnya memutuskan dugaan kasus kontrak politik tidak dapat dilanjutkan dan diputuskan secara pleno selesai.

Dengan tidak terbukti terjadi pelanggaran kontrak politik, kubu 02 UAS - Hairan (Anshar) bebas dari tuduhan yang dialamatkan oleh kubu lawan politik 03 Muklis - Supardi (BEDA) yang sempat memasukan informasi awal dan diviralkan oleh kubu 01 Mulyani - Amin (Mulia) melalui pemberitaan.

Kuasa Hukum UAS - Hairan, M Amin, SH mengatakan, sebagai Kuasa Hukum, ia menyesalkan sikap buru-buru Bawaslu.

M Amin, SH mengatakan bahwa untuk menafsirkan suatu bunyi pasal itu tidak bisa asal tafsir. Di dalam hukum, kata M Amin, ada 11 interpretasi. Diantaranya ada interpretasi sejarah, interpretasi tata bahasa, interpretasi suasana pembuat undang undang apa maksud pembuat undang-undang.

"Artinya untuk menafsirkan ini kita harus meminta banyak pendapat. Yang buat kami bereaksi dan kesal, karena naik statement (pernyataan) di salah satu media mereka (Bawaslu) langsung memvonis," kata M Amin, SH, Jumat (30/10).

Senada, Harnuni, SH Kuasa Hukum UAS -Hairan, menegaskan bahwa janji politik itu tidak bisa dipidana, karena belum ada perbuatan hukumnya. Visi dan misi itu termasuk bagian dari janji politik. Dan kontrak politik itu turunan dari visi misi.

Beda dengan bagi-bagi sembako dan money politik karena dia sudah berbuat memberi dan berharap orang lain memilih dia. Jadi sudah ada perbuatan hukumnya. Sebab yang jadi pokok itu perbuatannya.

"Beda dengan gratifikasi orang memberikan janji, tetapi yang memberikan janji memberikan uang. Tapi kalau nanti, artinya perbuatan hukum belum ada. Dan tidak bisa dipidana," tandasnya. (Henky)











loading...