JAMBERITA.COM- Partai Golkar Jambi diterpa isu miring. Hal ini dikarenakan suksesi DPD II Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yang mulai memanas.
Kabar yang beredar, banyak para Pengurus Kecamatan (PK) yang diberhentikan dan diganti dengan PLT.
Ini karena berebut dukungan antara pendatang baru dan petahananya.
Setidaknya ada 3 daerah yang kabarnya PKnya dipecat. Daerah tersebut adalah Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Tebo.
Terhadap isu ini, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, A. Rahman, mengatakan, pihaknya memang mendapatkan informasi adanya hal itu.
Pemberitahuan yang masuk sendiri ada dari Kota Jambi dan Muaro Jambi. Untuk Tebo sendiri belum ada pemberitahuan secara resmi.
"Untuk Muaro Jambi itu sendiri memang pemberhentian itu dilakukan karena masa kepengurusan habis. Itu semua diserahkan kepada DPD II apakah dilanjutkan atau diganti. Intinya jika masa kepengurusan habis, sah saja itu dilakukan," katanya ketika dikonfirmasi Jamberita.com, Rabu (3/6/2020).
Ia mengatakan, secara hukum tidak berlaku pemberhentian jika masa kepengurusan masih ada. Semuanya tergantung dari kebutuhan partai seperti apa. Didalam politik tidak bisa diterapkan ilmu matematika, selagi itu semua masih sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
"Untuk Kota Jambi itu permasalahannya karena masa kepengurusan masih ada hingga 2021 tetapi akhirnya diganti. Untuk Tebo itu karena rangkap jabatan yang sudah lama. Golkar tidak diperbolehkan rangkap jabatan secara vertikal," ujar pria yang akrab disapa Cemen ini.
Apakah hal ini bisa dibilang ada kepentingan dengan pelaksanaan Musda DPD II? Cemen menyebutkan pasti akan ada kepentingan terhadap pelaksanaan Musda. Akan tetapi, selagi tidak menabrak aturan terhadap pemberhentian tersebut, makanya tidak jadi masalah. (am)
Wacana Pengalihan Kewenangan PPPK ke Pusat: Jambi Berpotensi Hemat Rp200 M, DPRD Ingatkan Hal Ini
Lewat Ivan Wirata, SK Kepengurusan DPD Partai Golkar Tebo Diserahkan, Ini Arahan Cek Endra
Beri Peringatan Kepada Kepala Daerah, Bawaslu: Jangan Politisasi Bansos
Yunninta: Batanghari Unggul Beri Ruang Milineal Bermain Ekonomi Digital
Politisasi Bansos Untuk Pilkada, Bawaslu Sebut Banyak Perdebatan Muncul


