Hadapi Pilkada 2020, Bawaslu Provinsi Jambi Gelar Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu



Selasa, 10 September 2019 - 06:35:27 WIB



JAMBERITA.COM- Dalam Rangka evaluasi Pemilu 2019 dan menghadapi Pilkada 2020 Bawaslu Provinsi Jambi menggelar Rapat evaluasi Sentra Gakkumdu di Swissbel Hotel 9-11 September 2019. Rapat evaluasi dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.

Dalam Sambutannya kordiv Penindakan Pelanggaran ini menuturkan bahwa terdapat beberapa cacatan penting dalam penegakan hukum  pada Pemilu 2019 yaitu Gakkumdu harus selalu bersinergi agar optimalisasi kinerja Sentra Gakkumdu tetap terjaga dalam menjaga keadilan Pemilu

"Sentra Gakkumdu ini ada ketika pemilu tahun 2009 yaitu ditandai dengan adanya MoU bersama antara Bawaslu, kejaksaan Agung dan Polri, oleh karenanya, sejak saat itu penegakan tindak pidana pemilu dimulailah dari sebuat tim terpadu dengan nama Gakkumdu," kata Ratna.

Ratna Dewi mengatakan bahwa sering terdapat perbedaan pemahaman antara unsur dari Bawaslu, dengan unsur lainnya yaitu Kejaksaan dan kepolisian. Hal itu wajar karena memang dalam pembahasannya sangat alot dan tidak ingin salah dalam mengambil keputusan.

"Namanya juga tiga unsur lembaga negara yang dipayungi oleh 3 Undang-undang yang berbeda, tentu memiliki pandangan yang berbeda terkhusus tentang penegakan hukum pemilu, maka dari itu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini kita disatukan demi menjaga kualitas dan integritas dari Pemilu itu sendiri," tutur mantan Anggota Bawaslu Sulteng ini.

Terlihat dalam materinya Ratna Dewi memaparkan data tindak Pidana Pemilu sepanjang penyelenggaraan Pemilu 2019.

Untuk sebaran putusan pidana Pemilu di Indonesia, Sulsel memiliki putusan inkrah terbanyak dengan 40 Putusan, di Sulteng 24 Putusan, Maluku Utara dan NTB 21 putusan. Sementara untuk di Sumatera, provinsi Sumbar memiliki putusan inkrah terbanyak yaitu 17 putusan. Disusul Riau dengan 16 putusan dan Sumut 15 putusan. Jambi sendiri sama dengan Sumsel dan Lampung yaitu 1 putusan inkrak.

Mengenai data tersebut Kapolda Jambi dalam hal ini diwakili oleh Direskrimun Kombes Edi Faryadi menyatakan  bahwa banyaknya putusan pidana yang inkrah bukanlah tolak ukur keberhasilan dalam penegakan tindak pidana Pemilu

"Tidak mesti juga daerah dengan putusan inkrah yang sedikit dikatakan gagal dalam mengawasi Pemilu, makanya besok dalam rapat evaluasi kita lihat seperti apa formula dan capaian yang baik dalam penegakan hukum pemilu ini, kita tidak bisa katakan yang putusannya banyak adalah baik. semua ada ukurannya apalagi dalam penyidikan,banyak hal yang kita lihat seperti perestiwanya apakah ada unsur pidana atau keterpenuhan alat bukti yang cukup.yang jelas sangat hati-hati kita dalam melakukan pembahasan" ujarnya.

Berbeda dengan Kajati Jambi, yang kali ini diwakili oleh Aspidum Fajar Rudi Manurung, dari unsur kejaksaan sangat apresiasi rapat evaluasi Sentra Gakkumdu ini dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Rudi juga menyampaikan kepada jajarannya agar tanggap dengan bawaslu saat diminta melakukan pembahasan maupun supervisi.

"Saya sampaikan kepada jajaran saya di kejaksaan agar tanggap dan responsif terhadap penegakan pidana Pemilu ini. Karena jika tidak hati-hati maka akan berpengaruh pada keadilan itu sendiri," kata Aspidum.

Sementara Koordiv penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengatakan Rapat evaluasi ini dilakukan dengan 2 target capaian yaitu evaluasi dan proyeksi.

"Kegiatan ini kita harapkan menfhasilkan 2 hal, yaitu evaluasi Sentra Gakkumdu terhadap Pemilu 2019 dan Proyekai terhadap Pilkada serentak tahun 2020 di Provinai Jambi" tuturnya.

 Adapun daerah yang akan melaksanakan Pilkada di Provinsi Jambi antara lain, Kabupaten Batanghari, Sungai Penuh, Bungo, Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Serta Pilkada Gubernur Jambi.(*/sm)

 

 

 

 












loading...