MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi angkar bicara terkait mundurnya Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution yang disinyalir karena perolehan suara Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang mengalami kekalahan telak di wilayahnya
Dengan nada Kesal, Edy mengatakan bahwa dirinya Jauh hari sebelum Pemilu sudah mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala daerah untuk netral.
“Makanya saya bilang kepala daerah itu Netral. Jadi siapapun yang menang jadi tidak ada masalah. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah rakyat sumatera utara tetap sumatera Utara,” kata Edy saat ditemui di lingkungan Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/4).
Edy juga mengomentari surat pengunduran diri yang beredar di lini masa media sosial. Kata Edy surat itu tidak sesuai prosedur.
“Jadi begini, kalau itu menggunakan prosedur, kalau dia cerdik kalau dia cerdas, laporkan, dia membuat surat ke DPRD Kabupaten Mandailingnatal. Dari situ dilakukan rapat dan Paripurna. Jadi hasil paripurna dilaporkan ke Mendagri via gubernur Sumut. Sehinngga diproses baru keluar SK nya baru selesai. Bukan trus dari situ langsung ke sana. Itu salah,” Ungkapnya
Selain itu, Mantan Panglima Kostrad itu juga memberikan pernyataan tegas kepada para kepala daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2019 lalu.
“Yang merasa tidak-tidak netral itu, ya tinggal siapa yang mau ikut Dahlan, mundur mundur kalau gak netral,” tegasnya.
Selama Pemilu 2019, Edy memang tak pernah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon presiden secara langsung. Karena menurutnya sikap politik itu adalah urusan pribadi.
Dia juga tidak ingin, keberpihakan kepada salah satu kubu malah membuat kisruh di masyarakat.
“Kepala daerah itu untuk rakyatnya. Rakyatnya majemuk. Dari awal saya katakan, kenapa saya tak menentukan satu atau dua. Karena rakyat saya ini ada nomor satu dan nomor dua. Saya mengayomi semuanya,” pungkasnya.(sumber.medanheadlines.com)
Kasus Prabowo, Kata Andre Akun Instagram Erin Taulany Diretas
Jokowi Muda Mendaki Gunung Kerinci, Beda Jalur Dulu dan Sekarang
PP Muhammadiyah Kecam FIlm After Karena Dianggap Terlalu Vulgar
Soal Kontraversi Pilpres, Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden
Jambi Memasuki Transisi Kemarau, Agustus Hingga Oktober 2026 Diperkirakan Menjadi Risiko Tinggi

