Kapuspen Kemendagri: Pers dan Masyarakat Berperan Menangkal Politik Uang

JAMBERITA.COM- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar meminta bantuan rekan pers dan semua lapisan masyarakat mampu menangkal dan mengantisipasi adanya politik uang.

Pasalnya, masyarakat masih terfokus pada penyelenggaraan Pilpres dibandingkan Pileg. Padahal potensi politik uang lebih besar dilakukan di lapangan pada proses pileg sesuai hasil temuan penelitia August Melazt Sindikasi Politik dan Demokrasi serta temuan penelitian Burhanuddin Muhtadi Indikator Indonesia.

“Kita semua harus memiliki sensitivitas untuk mengungkap cara-cara baru penerapan Politik uang. Kepekaan ini juga termasuk harus dimiliki Pemerintah, pemda, parpol, masyarakat, Penyelenggara Pemilu dan pers. Politik uang akan mungkin lebih terasa karena sistem proporsional terbuka memungkinkan adanya  pertarungan antar caleg dalam satu partai dan dalam satu Dapil yang sama,” kata Bahtiar pada acara Kemendagri Media Forum edisi Jumat (8/02/2019) di Press Room Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dikatakan Bahtiar, kemungkinan ada metode baru untuk menggaet pemilih dengan berbagai cara dan tidak selalu dengan uang cash. Dicontohkan Bahtiar, money politik bisa saja dilakukan  pendekatan dengan kelompok tertentu untuk menawarkan jasa/barang.

Menurutnya, saat ini semakin rawan dan rumit karena money politic tak lagi berbentuk uang tunai tetapi bisa dalam bentuk barang atau jasa. Praktek di lapangan itu biasanya sudah jauh-jauh hari ada upaya menanam jasa pada pemilih di Dapil.

Ini biasanya sudah mengikat kelompok atau elit yang dianggap mampu menghasilkan jumlah massa, misalnya saja kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain. “Praktek money politikpun kemungkinan terjadi inovasi baru yang lebih sulit dideteksi. Andai hal tersebut benar-benar terjadi maka berdampak pada rusaknya sistem politik demokrasi yg sehat, bermartabat dan akuntabel. Oleh karena itu Mendagri Tjahyo Kumolo menyebutkan bhw politik uang adalah salah satu racun demokrasi yang mampu melumpuhkan peradaban demokrasi,” ungkapnya.(*/sm)

Artikel Rekomendasi