Bicara Soal Sistem Demokrasi di Rakornas I di Jambi, JK Minta Ini ke KAHMI

JAMBERITA.COM- Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia  Jusuf Kalla (JK) bercerita soal demokrasi saat berbicara di Rakornas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Abadi Convention Center (ACC), Kota Jambi Sabtu (24/11/2018). JK juga sekaligus membuka pelaksanaan Rakornas ini secara resmi.

Dalam paparannya, JK menyebutkan penerapan demokrasi di setiap negara berbeda. Baik itu di negara Amerika, Inggris dan negara lainnya. Sejak perang dunia I dan II, negara yang menganut demokrasi berhasil memenangkan perang. Bahkan, di masa perang dingin, negara komunis unisovyet pecah.

Namun, berjalannya waktu, ada perubahan dari penerapan demokrasi dari negara yang mengklaim menganut sistem demokrasi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, kini perlahan justru menutup diri terhadap kerja sama dari negara lain. “Amerika yang  negara demokrasi ternyata presiden terpilih trump mengkampanyekan rasis dan anti islam,” kata JK.

Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, lanjut JK, menerima banyak kritikan dari negara-negara asing karena menerapkan beberapa kebijakan yang proteksionis, antara lain terkait perdagangan dan Islamofobia.

Ia menambahkan, Inggris juga saat ini menerapkan kebijakan ekslusif setelah meloloskan diri dari Uni Eropa lewat referendum Brexit (British Exit). Contoh kebijakan dari dua negara maju tersebut menimbulkan pertanyaan baru apakah sistem demokrasi masih sesuai diterapkan saat ini.

"Di Inggris, (referendum) Brexit menang. Itu juga karena ingin proteksionis. Maka terjadilah suatu paham-paham yang putar balik pada masa lalu," katanya.

Di bidang ekonomi, Amerika juga mulai menerapkan kebijakan ekslusif dengan menerapkan pajak tinggi bagi barang eskpor dari negara lain. Sementara negara penganut paham komunis-sosialis seperti China justru ingin membuka diri lewat kerja sama dengan negara lain.

"Kalau masa lalu, negara demokratis cenderung ekonominya terbuka dan negara yang tidak demokratis - sosialis atau komunis, ekonominya tertutup, proteksionis. Sekarang terbalik, Amerika ingin proteksionis sementara China yang sosialis-komunis itu ingin ekonomi terbuka," jelasnya.

Makanya, Wapres berharap KAHMI sebagai organisasi intelektual dapat membaca perubahan-perubahan zaman tersebut, sehingga bersama-sama dapat menemukan sistem pemerintah yang sesuai, namun tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa otoriter. (*/sm)

 

Artikel Rekomendasi