Sinergi Hulu Migas, SKK Migas Sumbagsel Perkuat Koordinasi dengan Kejati Jambi

JAMBERITA.COM - Dalam upaya memperkuat penguatan hubungan kelembagaan dan kelancaran operasional hulu migas, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Rabu (4/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Mayjen TNI Dr. Andrey Satwika Yogaswara, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto, serta pimpinan KKKS wilayah Jambi seperti PetroChina International Jabung Ltd, Pertamina EP Zona 1, dan Jadestone Energy Lemang. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, SH, MH, didampingi Wakil Kepala Kejati Jambi Dr. Bima Suprayoga.

Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Mayjen TNI Dr. Andrey Satwika Yogaswara, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah krusial untuk membangun sinergi antarinstansi. Menurutnya, dukungan hukum dari pihak Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan target pembangunan nasional di sektor energi tercapai sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Industri hulu migas memiliki kompleksitas tinggi, sehingga menuntut kami untuk terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah operasi. Sinergi yang kuat memastikan setiap hambatan di lapangan dapat diantisipasi demi terciptanya operasional yang lancar," ujar Mayjen TNI Dr. Yogas.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya terkait swasembada dan ketahanan energi nasional. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kejati Jambi untuk berperan aktif mengawal kelancaran operasional hulu migas melalui berbagai fungsi kejaksaan.

"Kami berkomitmen melakukan penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Fokus utama kami adalah kepentingan negara serta menjaga agar iklim investasi tetap aman dan berjalan dengan baik di Provinsi Jambi," tegas Sugeng.

Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan pandangan dalam mengawal proyek strategis nasional, sehingga sektor hulu migas dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara dan pembangunan daerah tanpa terkendala permasalahan hukum.(afm)

Artikel Rekomendasi