Kemenhaj Kota Jambi : Polemik Jemaah Cadangan Murni Miskomunikasi

JAMBERITA.COM - Kepala Kantor Kementerian Haji (Kemenhaj) Kota Jambi, H. M. Kholis, memberikan klarifikasi terkait polemik data jemaah haji cadangan tahun 2026 yang sempat memicu kegaduhan. Kholis menegaskan bahwa situasi yang terjadi merupakan bentuk miskomunikasi dalam proses koordinasi lintas instansi.

Menurut Kholis, pihaknya telah melakukan pertemuan untuk menjelaskan duduk perkara data tersebut. Ia menyebut pelibatan pihak kelurahan dan puskesmas merupakan bagian dari prosedur resmi untuk memastikan validitas data dan kesiapan medis jemaah.

"Sudah ketemu dan dijelaskan. Terkait data ke pihak kelurahan, itu karena mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu juga dengan Puskesmas, karena merekalah yang melakukan pemeriksaan medis sebelum pemberangkatan. Artinya, terjadi miskomunikasi terkait jemaah cadangan ini," ujar H. M. Kholis saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (12/1/2026).

Ia menjamin bahwa meskipun sempat terjadi polemik, proses pelayanan tetap berjalan normal. Saat ini, tahapan telah memasuki fase final persiapan keberangkatan. ?Kholis memaparkan bahwa seluruh proses pendataan jemaah dilakukan secara transparan melalui sistem komputerisasi haji yang terintegrasi langsung antara Kementerian Kesehatan (Menkes) dan Kementerian Haji Pusat.

"Jika ada jemaah reguler yang menunda keberangkatan, maka jemaah dengan nomor porsi cadangan secara otomatis akan naik mengisi posisi tersebut," katanya.

Sejauh ini, proses verifikasi, administrasi paspor, hingga pengurusan visa jemaah saat telah rampung dan hari ini juga terakhir pelaksanaan manasik haji tingkat kota dan provinsi. "Artinya saat ini persiapan tinggal menunggu keberangkatan," tegasnya.

Berdasarkan data terbaru, total jemaah asal Kota Jambi berjumlah 832 orang, dengan catatan jumlah ini masih dinamis (bisa bertambah atau berkurang) tergantung kesiapan keberangkatan.

Sementara itu, untuk cakupan Provinsi Jambi, total jemaah mencapai 3.276 orang, yang terdiri dari, Jemaah reguler dan cadangan. 24 orang Petugas Haji dan 15 orang Petugas Haji Daerah (PHD), ?9 orang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Kholis juga menekankan bahwa semua jemaah mendapatkan perlakuan dan layanan yang sama, kecuali untuk jemaah lansia atau berkebutuhan khusus yang menjadi prioritas layanan tambahan, seperti penyediaan kursi roda dan pengaturan posisi duduk terdepan.

"Terkait persoalan miskomunikasi, kita juga menghargai dan terimakasih. Karena kita anggap ini koreksi dalam pelayanan, yang seyogyanya tidak ada persoalan. Cuma miskomunikasi saja," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi