Komit Terhadap Perlindungan Konsumen, OJK Jambi Terima 128 Pengaduan - 5.882 Permintaan SLIK

JAMBERITA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi berkomitemen dalam perlindungan terhadap konsumen dengan menerima 128 pengaduan, terdiri dari 55 pengaduan perbankan, 72 pengaduan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan 1 pengaduan pasar modal. Selain itu, OJK juga menerima 5.882 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online.

"Saat ini terdapat 13 pengaduan yang masih menunggu tanggapan konsumen, 6 pengaduan menunggu info konsumen, sebanyak 5 pengaduan dalam proses penanganan oleh PUJK, dan 2 pengaduan dalam penanganan LAPS," kata Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya melalui press rilisnya, Senin (25/8/2025).

Kemudian kata Yan Iswara terkait dengan perkembangan edukasi dan pelindungan konsumen sampai dengan Juli 2025, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 96 kegiatan dengan capaian peserta sebanyak 10.055 peserta.

"OJK Jambi tetap berkomitmen dalam pelindungan terhadap konsumen, secara preventif maupun kuratif. Masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap adanya tawaran investasi ilegal serta diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan," ungkapnya.

Kepala OJK menegaskan, masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi laman dengan tautan https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx. "OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 5.882 permintaan," ungkapnya.

Dalam rangka mendorong dan mempercepat akses keuangan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi daerah, pada Juni 2025 OJK Jambi telah melakukan sepuluh kali program kerja TPAKD, yaitu satu kali Focus Group Discussion Program Kerja TPAKD Kota Jambi, satu kali Focus Group Discussion Ekosistem Keuangan Inklusif Kabupaten Tanjabbar, empat kali Rapat Pleno di Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Serta empat kali product matching sektor perbankan dan sektor pasar modal di Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. 

"Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan TPAKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi