Fraksi Golkar DPRD Pertanyakan Dasar Hukum dan Regulasi Anggaran Proyek Islamic Center - Stadion

JAMBERITA.COM -Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi mempertanyakan ketentuan dasar hukum dan proses regulasi anggaran Pekerjaan Penataan Kawasan dan Interior Islamic Center dengan menggunakan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2025.

"Penataan kawasan dan Interior Islamic Center menggunakan TA 2025, dengan pagu anggaran Rp13.050.000.000,00 serta pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunanan Stadion Jambi Swarna Bhumi (JSB) dengan pagu anggaran sebesar Rp 500.000.000, mohon penjelasan ketentuan dasar hukum dan proses regulasinya,?" kata Jubir Fraksi Golkar Mazlan.

Ini dikatakan Mazlan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (28/7) malam, dengan agenda pemandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

 "Apa saja program kegiatan TA 2024 yang belum selesai dan dilanjutkan melalui Perubahan APBD TA 2025," katanya.

Selanjutnya kata Mazlan, terkait evaluasi pengelolaan APBD TA 2024, Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya peran dan upaya Eksekutif/OPD seiring terjadinya penurunan signifikan kondisi APBD Provinsi Jambi dari 2024, 2025 dan 2026.

"Fraksi Partai Golkar menilai bahwa Pemprov Jambi gagal menunjukkan kinerja yang optimal dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya dalam rangka memperkuat struktur APBD secara berkelanjutan," terangnya.

Menurut Fraksi Golkar, hal ini tercermin dari tidaknya ditemukannya langkah-langkah strategis, terukur, maupun kebijakan konkret yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber sumber pendapatan sah lainnya. 

"Kebijakan fiskal yang bersifat stagnan dan minim inovasi menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong kemandirian fiskal serta menyeimbangkan antara belanja dan pendapatan daerah," tambahnya.

Fraksi Golkar juga memandang bahwa tanpa adanya terobosan kebijakan dan upaya nyata untuk memperluas basis pendapatan, maka potensi defisit, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta tidak optimalnya pelayanan publik akan terus berulang dari tahun ke tahun.

"Sehubungan dengan itu, Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemda untuk segera menyusun langkah korektif yang nyata, terencana, dan terukur guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama pada sisi pendapatan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi