Visitasi Monev Keterbukaan, KI Jambi Sisir Instansi di 11 Kabupaten/Kota Hingga ke Desa

JAMBERITA.COM- Memasuki tahap dua penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Jambi mulai melakukan visitasi.

Visitasi ini dilakukan ke badan publik yang nilainya memenuhi syarat masuk ke tahap dua.

Monev sendiri adalah cara mengukur kepatuhan badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi sesuai dengan UU no 14 tahun 2008.

Ketua KI Jambi, Ahmad Taufiq Helmi saat di temui di ruangan kerjanya pada Jumat pagi (20 /10) menyebutkan bahwa kegiatan visitasi monitoring dan Evaluasi ke Badan Publik Tahun 2023 telah mencampai 65 persen.

Pria yang sering disapa ATH ini menambahkan bahwa tim monev KI Jambi telah mulai turun visitasi ke Badan Publik (lembaga vertikal tingkat Provinsi dan Kab/Kota Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, SMA/SMK dan Desa) sejak tanggal 3 Oktober dan akan berakhir sampai tanggal 26 Oktober 2023. 

Terdapat dua Tim yang turun dalam kegiatan visitasi ini ada untuk kab/kota wilayah barat dan wilayah kab/kota wilayah timur sedangkan untuk yang di Kota Jambi semua komisioner turun secara bersama.

Sampai saat ini badan publik yang telah kami visitasi ada sekitar 34 Badan Publik yang terdiri dari badan publik dalam Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun. Badan Publik yang dikunjungi antara lain BPS, KPU , Bawaslu, PPID utama Kabupaten/kota atau Dinas Kominfo, SMA.

Tidak hanya sampai di badan publik di tingkat Kabupaten/ Kota yang vitasi saja namun juga sampai ke Desa-Desa.

"Kemarin kami turun ke desa diantaranya Purwobakti di Bungo dan Muaradelang di Merangin," katanya.

Ia berharap monev ini bisa diikuti semua badan publik. Karena keterbukaan informasi harus mebjadi komitmen semua kepala badan publik termasuk kepala daerah. "Kami berharap bisa menjadi indikator kinerja utama badan publik sehingga pelaksanaan lebih maksimal," pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi