Dikawal KPK, 8 Plang Papan Dipasang di Atas Tanah Milik Pemprov Jambi



Jumat, 16 September 2022 - 10:19:52 WIB



Foto : Suasana Pemasangan Plang Papan Pertama di Depan Gerbang Kawasan Danau Sipin Kota Jambi, Jum'at (16/9/2022).
Foto : Suasana Pemasangan Plang Papan Pertama di Depan Gerbang Kawasan Danau Sipin Kota Jambi, Jum'at (16/9/2022).

JAMBERITA.COM - Proses pemasangan plang merek di lahan milik Pemprov Jambi, tepat di depan Gerbang Kawasan Danau Sipin terus berjalan meski ada salah satu warga yang sempat merasa bahwa tanah tersebut miliknya.

Namun setelah heboh, dan dijelaskan oleh pihak Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dengan menjelaskan surat yang dipegang warga itu sendiri. Ternyata sudah putusan kasasi tahun 2003, pengadilan memutuskan dan menolak permohonan dari warga tersebut dan juga membayar biaya perkara.

Dari itu, salah satu keponakan dari ibu paruh bayah yang sempat menolak memasang plang merek, akhirnya redam sendiri setelah mendengar putusan pengadilan itu dan meninggalkan lokasi.

"Selama ini kami keponakannya tidak pernah ditunjukkan surat itu, tadi setelah kita dengar dan kalau sudah kasasi, iya mau gimana," ujarnya sembari jalan meninggalkan lokasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi menyampaikan sebenarnya persoalan ini sudah lama, tetapi belum tegas untuk dilakukan eksekusi." Pemahaman warga bayar biaya perkara itu dianggap bayar tanah, ternyata bukan begitu," ujarnya saat di lokasi, Jum'at (16/9/2022).

Agus menjelaskan, mereka selama ini mengklaim dan merasa mempunyai tanah milik Pemprov Jambi tersebut, akan tetapi tidak ada sertifikat atau alas hak yang dikeluarkan oleh Kantor BPN berdasarkan HP 40 Tahun 72.

"HP 40, setidaknya ada 30 Ha tanah milik Pemprov Jambi yang rencananya ada 6 plang yang akan dipasang di atas lahan tersebut dengan langsung di kawal KPK, dan HP 6 SLB ada dua papan," tegasnya.

Dalam plang merek tersebut terpampang bahwa menyatakan tanah adalah milik Pemerintah Provinsi Jambi HP 40 Tahun 1972. Dilarang memanfaatkan tanah ini tanpa izin pemerintah dengan ancaman pidana dengan hukum penjara sesuai pasal 167 Jo.389 Jo 551 KHUP.

Pantauan saat ini pemasangan dilanjutkan di dekat SLB tepatnya di depan salah satu Coffe Cafe.(afm)





Artikel Rekomendasi