Bawaslu Jambi Buat Webinar Untuk Optimalkan Pencegahan Pemilu 2024



Minggu, 26 Juni 2022 - 18:15:20 WIB



JAMBERITA.COM - Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan webinar 600 Hari Menuju Pemilu 2024: Mengidentifikasi Pelanggaran, Mengoptimalkan Pencegahan yang Berlangsung Secara Daring Jumat, 24 Juni 2022. Dengan menghadirkan pembicara Anggota Bawaslu RI Loly Suhenty, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dahliah Umar Ketua Netfid Indonesia, dan Wein Arifin Ketua Bawaslu Provinsi Jambi yang dipandu oleh Fahrul Rozi Anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut, tampak Hadir Ketua dan Angota Bawaslu Provinsi Jambi beserta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi dan Para Kabag serta ratusan peserta webinar.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin mengatakan webinar yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bentuk upaya dalam menghadapi tahapan serta persiapan memetakan potensi pelanggaran Pemilu 2024 pasca dimulainya tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022. 

“Forum seperti ini dinilai sangar penting terutama bagi partia politik, KPU, Bawaslu dan akademisi untuk menghasilkan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi pratia politik serta penetapan dapil, sehingga potensi pelanggaran bisa dilakukan upaya pencegahan sejak awal sebelum adanya penindakan serta menghasilan output yang berguna ke depan,” ujarnya saat membuka acara webinar.

Sementara itu, dalam pemaparan materi webinar Tenaga Ahli Bawaslu RI Ahmad Thohir mengatakan saat ini Bawaslu sedang menyiapkan perubahan Perbawaslu terkait perubahan pada setiap divisi, sehingga ke depan divisi pengawasan berubah menjadi divisi pencegahan. “Ke depan Bawaslu akan lebih mengutamakan pencegahan sebagaimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku,” ucapnya. 

Dijelaskannya, mengenai ruang lingkup pencegahan penguatan pengawasan parisisipatif, mitigasi potensi kerawanan Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pencegahan berbasis IT serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses. “Seperti SKPP Forum Warga pojok pengawasan desa anti politik uang hoax dan SARA serta bawaslu mendidik yang sedang disusun format termasuk penguatan melalui MoU, ke depan akan diperkuat dan diperluas,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin, juga memaparkan masalah data pelanggaran Pemilu 2019 administarsi pemilu ada 39 temuan dan laporan 30 yang didominasi temuan oleh panwascam dan laporan didominasi oleh caleg. Untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu terdapat 30 perkara diantaranya 1 putusan pengadilan di Kabupaten Sarolangun, sebagai besar adalah tentang politik uang. 

“Dalam tindaka pidana yang banyak dilaporkan atau yang menjadi terlapor dalam kasus tindak pidana adalah caleg, dan hampir 90 persen berhenti ditahapan kedua. Sedangkan pelanggaran kode etik ada 14 sudah disampaikan ke tingkat adhoc KPU dan DKPP. Serta untuk pelanggaran ASN ada 18 4 diantaranya tidak diregistasi dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh KASN setelah dilakukan oleh Bawaslu,” tuturnya. 

Ditambahkannya, penindakan pelanggaran adalah upaya terakhir, namun upaya pencegahan lebih diutamakan. Penindakan ini adalah bentuk keadilan yang diberikan atau kewenangan yang diberikan ke Bawaslu sehingga potensi pelanggaran dapat dipetakan, dengan memaksimalkan pencegahan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Netfid Indonesia Dahlia Umar mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu agar betul-betul bekerja secara maksimal dalam tugasnya, dengan dimulainya tahapan pemilu 2024. Semua kejadian pada pemilu 2019 harus segera diantisipasi agar tidak lagi terjadi pada pemilu 2024. "Terutama untuk Bawaslu untuk bisa secara langsung mengidentifikasi segala permasalahan untuk langkah pencegahan," ingatnya. (*/am)





Artikel Rekomendasi