Pro Kontra Komisi III, Ketua DPRD Provinsi Jambi: Biar Melek, Jangan Sampai ada Persepsi Mark Up

JAMBERITA.COM- Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menanggapi prokontra di dalam Komisi III dalam Pembahasan Pra KUA-PPAS dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pasalnya, dalam rapat tersebut berujung panas. Anggota Komisi III Faisal Riza berang, memukul meja sampai Walk Out dengan mendorong pintu. Karena dirinya belum setuju usulan Dinas PUPR untuk pembahasan lahan dengan nilai yang cukup fantastis.

Berangnya Faisal Riza yang juga anggota Fraksi Gerindra ini juga bukan tanpa sebab. Karena Dinas PUPR di tengah situasi Pandemi Covid-19 mengajukan anggaran yang cukup besar untuk pembebasanan lahan Ujung Jabung di tahun 2021 mendatang, dari Rp43,5 Miliar menjadi Rp25 Miliar.

"Dewan punya hak imunitas, artinya dalam menyampaikan pendapat ada fungsi Badan Anggaran (BANGGAR) tentu kita hargai pak Riza," katanya ketika di jumpai jamberita.com diruang kerjanya, Jum'at (18/9/2020).

Menurut Edi, karena dia (Faisal Riza, red) pasti dalam rangka mengefektifkan, mengefisienkan uang negara jangan sampai anggaran yang harus nya bisa dikerjakan dengan biaya lima rupiah dipaksakan menjadi sepuluh rupiah.

"Nah ini yang keberatan, apalagi ini wilayah nya, pak Faisal dapil mereka, ini menjadi catatan penting bagi eksekutif dan kita juga dukung seperti itu, tidak ada masalah, karena semua anggota dewan punya hak bicara," terangnya.

Untuk itu kata Edi, dinamika yang tengah terjadi tentu akan mereka tampung dan akan didengarkan secara bersama-sama di BANGGAR. Ini juga akan diselesaikan secara baik-baik nantinya."Tapi intinya, kita hargai semangat beliau (Faisal Riza) untuk melihat persoalan ini secara jernih (biar melek), jangan ada kesan kita menghamburkan anggaran yang tidak penting," bebernya.

Nanti kata Edi akan mereka pelajari dan dilihat betul berapa biaya sesungguhnya terkait dengan pengadaan lahan Ujung Jabung tersebut termasuk proyek-proyek lain yang ada di provinsi Jambi."Jangan sampai ada persepsi ini sudah terjadi MoU dengan orang tertentu, sehingga harga di Mark-up dan condong ada peluang tidak pidana korupsi disitu," ujarnya.

Politisi muda itu kembali menegaskan bahwa dirinya setuju dan mendukung untuk terus mendorong sikap kritis seorang legislatif."Memang sudah waktunya kita menjadi Pemerintah yang bersih di tengah-tengah Covid-19 ini, anggaran kita sudah sangat turun begitu drastis, artinya efisien anggaran sangat penting," tegasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi