New Normal Mulai Digaungkan, Pilkada Digelar Desember, Siapa Untung dan Siapa Rugi?

 

JAMBERITA.COM- Pemerintah pusat mulai menggaungkan new normal di Bulan Juni mendatang. Ini juga seiring berakhirnya tanggap darurat pada 29 Mei 2020 mendatang. Ini berarti Pilkada di Bulan Desembe rdiperkirakan juga akan dilaksanakan sesuai jadwal. Lalu siapa yang untung dan rugi dari pelaksanaan Pilkada di Bulan Desembe rini.

Direktur Puskademia, M Farisi LLM mengatakan jika pemerintah tetap bersikukuh menggelar Pilkada di Desember, tentu ini akan memberikan dampak politis karena digelar di tengah pandemi wabah Covid-19.  Dalam hal ini, calon yang pertahana dan memiliki modal kuat akan diuntungkan dengan kondisi ini.

“Tentu Petahana sangat diuntungkan,  karena memiliki segala sumber daya (Milyaran APBD) yang bisa digunakan karena melekat di statusnya sebagai kepala daerah,” katanya Selasa (26/5/2020).

Ia mengatakan, petahana bisa "memanfaatkan" kondisi wabah covid selain memang menjalankan perannya sebagai kepala daerah disatu sisi tentunya mencitrakan diri dalam upaya penanganan. “Bisa lewat bansos, baliho-baliho himbauan dan sebagainya. Bila dikemas secara natural dan tidak berlebihan tentu akan sangat efektif mendapatkan simpati dari  masyarakat,” jelas  Dosen Fisipol Unja ini.

Apabila lawan politik yang tidak menjabat kepala daerah melakukan hal sama, tentunya butuh banyak anggaran. Bila fokus tentang pilkada tanpa ada bantuan covid seperti bantuan masker, sembako, desinfektan, handsanutizer dan lainnya justru dikira tidak peka kondisi masyarakat yang sedang terpuruk secara ekonomi.

Selain itu yg diuntungkan adalah bakal calon yg telah matang, yaitu memiliki "kendaraan" partai pengusung dan membuat struktur jaringan ke level grassroot, tinggal mengaktifkan tim lagi, dan berkreasi dalam berkampanye dengan issu covid19 sebagai bumbu.

Sebaliknya bakal calon yg belum "matang" akan kerepotan menyusun tim dan lobi-lobi saat pandemi.

Tidak hanya itu, dengan kondisi masih sosial distancing, maka bakal calon yg mampu memanfaatkan media daring, digital, media sosial akan sangat diuntungkan.

Yang perlu diingat, kondisi ekonomi tahun-tahun kedepan akan sangat berat, jadi yang diuntungkan adalah siapa balon yg mampu tampil bak super hero dgn gagasan-gagasan kebangkitan ekonomi pasca pandemi , akan lebih menarik simpati.

 Siapa Yang dirugikan ?  Ketua Kopipede Provinsi Jambi menyebutkan bila tetap dipaksakan Desember maka yang rugi adalah rakyat, karena pasti kualitas pilkada akan menurun. Karena tahapan dilaksanakan saat wabah belum benar-benar bisa dikendalikan sehingga riskan tertular.

Belum lagi, waktu juga sangat mepet dan akan terburu buru. “Anggaran untuk pilkada " new normal" atau menyesuaikan protokol kesehatan blm ada, pilihannya bisa penghematan/minta lagi  ke APBD/APBN, yakin ada duitnya. Tentu harus ada pembahasan soal anggaran lagi,” jawabnya.

Saat-saat  seperti ini, azaz pemilu harus ditambah, tidak hanya luber jurdil tapi juga keselamatan jiwa.

“Jadi menurut kami pemerintah, DPR dan KPU harus benar-benar cermat, tidak hanya secara formal tapi memperhatikan kualitas/substansi pilkada serta keselamatan jiwa penyelenggara dan masyarakat karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ( Salus Populi Suprema Lex Esto,red), sehingga sebaiknya tidak memaksakan dilaksanakan desember 2020 bila pemerintah belum bisa mengendalikan wabah covid19,” pungkasnya.(sm)

Artikel Rekomendasi