Proyek Pemprov Jambi Baru 38 Paket yang Dilelang, DPRD Jadi Khawatir

JAMBERITA.COM- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra bersama Ketua Komisi III dan anggota DPRD dengan Dinas PUPR melakukan rapat bersama di ruang Banggar, Jum'at (7/2/2020).

Dalam rapat tersebut DPRD Provinsi Jambi mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk segera menyerahkan dokumen pelelangan proyek.

Ketua Komisi III A Fauzi Ansori mengatakan pihaknya mendorong pelaksanaan percepatan pelelangan dari paket-paket pekerjaan yang sudah disahkan RAPBD TA 2020.

"Tadi dilaporkan oleh ULP bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 11 OPD yang sudah melakukan tayang di 38 paket dengan nilai total 60,8 miliar dan yang berkontrak dan 19,22 M," ujarnya kepada awak media.

DPRD Provinsi Jambi kata Fauzi, memberikan dorongan kepada mitra kerja komisi III agar seluruh pekerjaan di akhir bulan Maret sudah harus ditayang untuk dilakukan lelang.

"Jadi dalam rangka percepatan, karena di bulan April itu sudah masuk bulan suci Ramadan lebaran, nah kita khawatir akan terjadi perlambatan pekerjaan kalau tidak lebih awal kita lakukan pelelangan," tuturnya.

Menurut Fauzi itu merupakan agenda-agenda yang mereka sepakati bersama dinas terkait. Kedua mereka juga membahas persoalan angkutan ibadah haji dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi yang dilaporkan akan dilakukan pelelangan di bulan April, dari dewan mendorong dokumen sudah harus masuk bulan Maret.

"Anggarannya sudah ada, persoalan ada penambahan kuota, kita mendorong agar Dishub untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) berapa kuota tambahan itu sehingga kita bisa mengestimasikan tambahan kuota itu," terangnya.

Fauzi menekankan jangan seperti kejadian tahun lalu sudah dekat agenda pemberangkatan jemaah haji tetapi proses penganggarannya belum selesai akibat ada penambahan kuota jemaah.

Karena itu, dewan bersama mitra kerja sepakat untuk melakukan percepatan-percepata setiap kegiatan yang ada.

"Khususnya di Dinas PU yang anggarannya cukup besar, kita harapkan ya di Bulan Maret ini sudah banyak berkontrak tidak seperti sekarang kondisinya baru 11 OPD, 38 paket dengan nilai 60 miliar yang terkontrak Rp 19,22 M, sedangkan waktu berjalan terus," sebutnya.

Terkait dengan dengan dokumen yang disampaikan dari OPD ke ULP pasti sudah memenuhi kriteria teknis, baik itu HPS maupun dokumen kontrak artinya dokumen yang disampaikan itu lengkap sehingga siap tayang dan dilakukan pelelangan.

"Kita komisi III memacu bahwa serapan anggaran tahun 2020 juga bisa sesuai dengan kita harapkan sehingga pertumbuhan ekonomi juga bergerak, meningkat ya, dan kesejahteraan masyarakat juga bisa didorong," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi