Buntut Pejabat Nonjob, Eks Kadisdik Provinsi Jambi Dkk Lapor Ke Ombudsman RI



Sabtu, 18 Januari 2020 - 20:04:15 WIB



JAMBERITA.COM - Protes terhadap nonjob, Demosi sampai dengan Rotasi jabatan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terutama yang berlangsung pada 25 November 2019 lalu terus bergulir.

Bahkan mereka melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman RI meminta KASN memberikan penjelasan terkait dengan Penonjoban/Demosi dan Rotasi pada 25 November 2019 waktu lalu yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Informasi terbaru, telah beredar surat tertandatangan Kepala Ombusman RI Prof. Amzulian Rifai nomor B/114/LM.11-K5/0007.2020./1/2020 perihal permintaan Klarifikasi terkait laporan atas nama Agus Heriyanto Dkk, tertanggal 16 Januari 2020.

Surat tertuju kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) di Jl. Let Jend MT. Haryono Kav.52-53 Pancoran Jakarta Selatan-12770, surat tersebut tertulis.

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat atas nama Agus Hariyanto Dkk mengenai keberatan atas tindakan KASN yang memberikan rekomendasi demosi dan pemberhentian PPT dari jabatan tinggi Pratama pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019.

"Berkaitan dengan hal tersebut kami meminta saudara untuk memberikan klarifikasi tertulis beserta dokumen pendukung mengenai, rencana tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelapor Dkk terkait keberatan atas rekomendasi KASN yang bersifat merugikan pelapor," tulisnya.

Point ke-2, Dasar KASN menerbitkan surat nomor : B-3964/KASN11/2019 tanggal 18 November 2019 dari perihal hasil rekomendasi hasil uji kompetensi JPT Pratama dalam rangka mutasi/rotasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.

"Mengingat bahwa pelapor Dkk memiliki hasil penilaian memenuhi syarat (MS) dan masih memenuhi syarat (MSS) untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama," tambahnya.

Point ke-3 surat Ombudsman, meminta agar KASN dapat melakukan pemeriksaan terkait surat pernyataan dari (fotokopi surat terlampir), Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Drs H M Dianto, Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi.

Lebih lanjut, kiranya penjelasan dimaksud dapat kami terima dalam waktu paling lama 14 Hari (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat 1 undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Jafar Ahmad ketika dikonfirmasi jamberita.com, Sabtu (18/1/2020) via WhatsApp terkait surat tersebut, mengaku mendapat tembusan dari pelapor.

"Pemeriksaannya menjadi wewenang Ombudsman RI Pusat di Jakarta. Sejauh ini kami hanya mendapat tembusan dari pelapor. Jadi, untuk proses selanjutnya kami menunggu perkembangan dari Ombudsman RI pusat," jawabnya.

Ketika ditanya, dari beberapa Kepala Dinas yang Nonjob itu apakah salah satunya pernah mendapat Zona Hijau penilaian dari Ombusman RI Perwakilan Provinsi Jambi termasuk RSUD Raden Mattaher Jambi,? Jafar pun menjawab singkat. "Datanya ada di Biro Organisasi Provinsi, sudah kami serahkan," pungkasnya.(afm).












loading...