SAH Tegaskan Pentingnya Kesehatan Dalam Wujudkan SDM Unggul

JAMBERITA.COM- Prioritas pemerintah untuk fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul membutuhkan kebijakan yang mendukung termasuk dalam bidang kesehatan.

"SDM Unggul perlu daya dukung dari bidang kesehatan, dan ini salah satunya bisa dilihat jaminan kesehatan bagi masyarakat, jangan hal ini diabaikan, perlu menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah."

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) ketika memberi masukan dalam rapat kerja penyusunan program prioritas Komisi IX DPR (2/12) di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Anggota DPR RI dari Provinsi Jambi ini menilai harus ada regulasi tentang kebijakan dan program pembangunan yang siap diimplementasikan. 

Menurut SAH perlu penyempurnaan sistem JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, yang selama ini masih banyak menuai keluhan masyarakat.

Menurut Anggota Fraksi Gerindra ini, kekurangan tersebut di antaranya menyangkut sistem rujukan secara bertingkat dan tidak terintegrasi, sehingga pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, serta memerlukan waktu yang lama akibat lokasi RS yang dirujuk berjauhan. Selain itu, sistem rujukan bertingkat juga mengakibatkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan pasien. Jadi, sistem rujukan yang diberlakukan selama ini dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

"Akibat adanya berbagai kelemahan dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut, pasien penerima manfaat pelayanan seringkali mengalami keterlambatan, hambatan, serta masalah di fasilitas kesehatan yang sangat merugikan. Bahkan, pasien tidak mendapat kepastian pelayanan,” katanya.

Bertolak dari sejumlah persoalan tersebut, SAH mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu meluncurkan program JKN Plus yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan pelayanan kesehatan dalam JKN. 

Salah satunya seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin iuran BPJS masyarakat secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Dimana program ini menurutnya memiliki sejumlah kelebihan, antara lain, kepesertaan menjangkau seluruh masyarakat, kartu langsung aktif saat menjadi peserta, bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah langsung terdaftar otomatis. PBI Daerah dapat dilayani di Fasiltas Kesehatan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan swasta. Dari aspek iuran, peserta JKN yang menunggak premi dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan.

"Sementara dari aspek pelayanan kesehatan, masyarakat juga memperoleh manfaat tambahan, yaitu mendapat pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di fasilitas kesehatan. Pasien gawat darurat juga memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggalnya menuju fasilitas kesehatan yang dituju,” jelasnya.

Sehingga SAH mengaku pihaknya di DPR menyambut baik program kesehatan pemerintah daerah seperti di Bali dan Gorontalo melalui JKN, karena menurut pentolan Gerindra ini, sistem jaminan kesehatan tersebut bisa menjadi contoh baik bagi daerah lainnya di Indonesia dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi