Masalah Kesehatan, SAH Minta Benahi Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

JAMBERITA.COM- Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan menciptakan sistem layanan kesehatan terintegrasi dengan membenahi sistem koordinasi antar instansi terkait di sektor kesehatan dan para pemangku kepentingan.

"Bidang kesehatan inikan bukan hanya secara vertikal yang dikelola, dari kementerian hingga dinas di daerah, tapi ada juga rumah sakit dan BPJS dan asuransi, dalam mengkoordinasikan ini kita ingin ada sistem layanan semua lembaga yang memiliki misi kesehatan," ungkap SAH ketika Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan baru-baru ini.  

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH). Menurut dia, sistem layanan kesehatan terintegrasi dapat tercipta manakala koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan antar instansi di daerah terjalin baik.

"Problem kesehatan di Indonesia itu adalah setiap kementerian dan organisasi perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi," ungkapnya. 

Oleh karenanya, SAH menegaskan, Menteri Kesehatan harus berani membenahi koordinasi antar instansi guna menciptakan sistem layanan kesehatan terintegrasi yang ujungnya diyakini dapat mensejahterakan masyarakat.

Ketua DPD Partai Gerindra Jambi itu mengemukakan, minimnya koordinasi menyebabkan sektor kesehatan semakin jauh untuk diakses serta tidak berkualitas. Sebagai contoh banyak keluhan dari peserta BPJS sulitnya untuk mendapatkan kamar di rumah sakit yang jadi rujukan, BPJS seolah tak mau tahu, karena menganggap itu masalah rumah sakit, padahal jika koordinasinya baik masalah ini bisa diselesaikan, imbuhnya.

"Beberapa tahun lalu akhir era SBY kita sebenarnya sudah mulai selesai dari tahap peningkatan akses masyarakat pada kesehatan, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, perbaikan layanan dan standar, tapi ketika iuran BPJS naik tinggi seperti sekarang, kita kembali pada masalah akses orang sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan," tandasnya. 

Siklus ini, menurut SAH, membuat performa kesehatan semakin rendah karena posisi masyarakat semakin termarjinalkan mengingat kondisi kesejahteraannya tak pernah membaik dari tahun ke tahun.

"Rumahnya jelek, jaminan kesehatan dan pendidikannya rendah. Dari perspektif ini, saya memberikan saran, perbaiki koordinasi antar instansi," jelasnya.

Selain itu SAH juga menyampaikan saran tersebut kepada Menteri Kesehatan dalam rapat agar pembenahan tata kelola sektor kesehatan menjadi prioritas.

"Berikan masyarakat jaminan kesehatan yang memadai, terjangkau, bukan hanya BPJS Kesehatan yang disubsidi," tandasnya.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi