DPRD Provinsi Jambi Panggil Rumah sakit dan BPJS soal Pemutusan Kontrak, Rupanya Ini Masalahnya

JAMBERITA.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi akan memanggil tiga rumah sakit, klinik dan BPJS Jambi pada Selasa (15/1/2019). Ini Terkait pemutusan kontrak kerjasama antara BPJS dengan 3 rumah sakit dan 1 klinik yang ramai jadi perbincangan masyarakat.

"Kami Komisi 4 memanggil Dinkes dan BPJS. Semuanya dihadiri oleh Kepala masing-masing," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Poprianto saat dihubungi jamberita.com.

Poprianto menjelaskan, setelah duduk bersama dengan pihak terkait, ada beberapa hal yang dibicarakan, pertama menyangkut kesepakatan BPJS Cabang Jambi dengan 3 Rumkit yang blum diperpanjang kerjasamanya.

"Kedua belah pihak sepakat untuk saling memperbaiki konsep kerjasama, akar masalah sudah mereka dudukkan," terangnya.

Selanjutnya, perihal tagihan rumah sakit yang masih pending, diminta agar melengkapi persyaratan. Kemudian juga semua Rumkit/klinik yang bekerjasama dengan BPJS akan diaudit oleh lembaga BPKP.

"Penambahan dana Rp21 Miliar buat 75.000 rakyat miskin yang kita anggarkan dari APBD Provinsi Jambi guna membayar premi, dan tanggal 23 Januari akan sama-sama ke BPJS Pusat guna konsultasi teknis," jelasnya.

Poprianto membeberkan persoalan lainnya bukan hanya mengenai tunggakan rumah sakit, tetapi ada banyak faktor lainnya.

Sebagaimana diketahui, tiga rumah sakit dan 1 klinik itu, yakni Rumah Sakit Royal Prima, Rumah Sakit MMC Mayang, Rumah Sakit Umum Kambang dan Klik Mata Kambang Jambi.

"Ada banyak faktor, tunggakan bukan satu-satunya, Regulasi Permenkes wajib dipatuhi oleh Rumkit dan Klinik. Beberapa Rumkit/Klinik belum melengkapi registrasi itu. Insya Allah ini Pil pahit yang akan menyembuhkan," ungkapnya.

Menurut Permenkes yang terbaru, tagihan pending ada masa expired 6 bulan. Sementara ada beberapa Rumkit yang bahkan tagihan dari tahun 2017 belum terbayarkan.

Kata Poprianto, itulah pintu masuk Audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar menghindari freud/gagal bayar, sebagai gambaran umum secara nasional.

"Ini bagian dari Korsupgah KPK. BPJS Jambi memastikan kondisi keuangan mereka sangat mampu bayar, tinggal tata kelola kerjasama yang harus ditingkatkan," pungkasnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jambi Dr Samsiran ketika dikonfirmasi jamberita.com melalui telepon genggamnya, juga membenarkan dan mengatakan hal yang senada.

"Iya salah satunya masalah perbaikan perbaikan dari pada rumah sakit itu harus ditingkatkan, kemudian juga tadi ada juga pembahasan soal, akan ada audit BPKP juga, gitu aja," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi