Penyitaan Dokumen Tidak Sesuai Prosedur, Kuasa Hukum Laporkan Kajari Tanjabtim



Sabtu, 23 Oktober 2021 - 10:30:38 WIB



JAMBERITA.COM, JAKARTA -- Dalam sepekan terakhir banyak oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjadi sorotan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin banyak oknum APH yang menegakkan hukum dengan menyalahi prosedur. Sebagaimana Kuasa Hukum Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Rifki Septino yang melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Tim Penyidik Kejari Tanjabtim soal penggeledahan dan penyitaan dokumen pada 29 September 2021 yang dinilai cacat hukum, tidak profesional dan tidak humanis.

"Kajari harus menegakkan hukum dengan cara hukum, bukan dengan menabrak prosedur, apalagi dengan cara yang tidak humanis dan tidak profesional. Kami secara resmi telah melaporkan Kajari dan Tim Penyidik Kejari Tanjabtim ke Jaksa Agung, Jamwas, Komisi Kejaksaan, dan Komnas HAM, pada 22 Oktober 2021," papar Rifki, Sabtu (23/10/2021).

Adapun poin-poin yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum diantaranya:
1. Sejak penyidikan 15 September 2021 sampai hari ini blm ada SPDP, hal ini bertentangan dengan Putusan MK.

2. Penggeledahan 29 September 2021 hanya ada izin geledah dan tidak ada izin sita serta tidak melibatkan pejabat setempat (Camat/Lurah/RT) sebagai saksi.

3. Dokumen SPJ asli yg disita 29 september 2021adalah dokumen yang dikembalikan satu hari sebelumnya oleh Kejari dan dokumen SPJ asli dimaksud telah disampaikan ke penyidik Kejari sejak penyelidikan 16 Juli 2021.

4. Hasil audit BPK untuk dana Hibah Pilkada Tanjabtim 2020 tidak ada temuan dan KPU mendapat predikat WTP, serta penggunaan dana hibah juga telah di supervisi oleh KPU Provinsi Jambi.

5. Sampai saat ini belum ada audit dari APIP. Berdasarkan Permendagri no. 41 tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD, bahwa wewenang untuk mengaudit adalah Inspektorat KPU RI. Dalam hal ini Inspektorat KPU RI pada 18 Oktober 2021 telah bersurat ke KPU Tanjabtim dengan tembusan ke Kajari Tanjabtim.

6. Penyegelan ruang Komisioner dan Sekretaris tidak ada berita acara penyegelan. Hal ini mengganggu kegiatan rutin dimana KPU di daerah sedang kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk Pemilu 2024.

7. Tim Kejari menyita uang pribadi sebesar Rp. 230 juta hasil jual beli tanah beserta sertifikat milik Bendahara KPU Tanjabtim yg dititipkan di brankas dikarenakan menunggu pelunasan pembayaran dari pembeli.

8. Dalam penggeledahan, oknum Tim Kejari melakukan tindakan tidak humanis dengan mendorong perut Bendahara KPU Tanjabtim menggunakan tongkat komando, menginterogasi Komisioner dan Pegawai KPU dengan kata-kata tidak pantas, bahkan mengancam akan melempar botol air mineral ke salah satu pegawai KPU Tanjabtim.

9. Tim Kejari menyita HP berisi data-data pribadi milik Ketua, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Bendahara KPU Tanjabtim serta Kajari memberi konferensi pers menemukan airsoft gun yang faktanya merupakan pistol mainan milik keponakan salah satu Anggota KPU Tanjabtim.

10. Kajari melakukan konferensi pers dugaan korupsi dana hibah Rp. 19 milyar. Padahal itu merupakan pagu anggaran dengan rincian Rp. 14 milyar transaksi non tunai untuk honorarium PPK, PPS, KPPS. Anggaran yang dikelola KPU Tanjabtim berkisar Rp. 2,3 milyar saja dan sisanya adalah pengadaan barang dengan mekanisme lelang konsolidasi (e-katalog) kebutuhan tahapan Pilkada. Kemudian terdapat Silpa Rp. 400 juta lebih dan sudah dikembalikan ke kas daerah.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kejari Tanjabtim menggeledah Kantor KPU Tanjabtim, terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada Serentak tahun 2020 sebesar Rp. 19 milyar. Tim Kejari memasang garis pembatas berlogo Kejaksaan RI di ruang Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Tanjabtim.(*/sm)





Artikel Rekomendasi