Reses IW Dibanjiri Keluhan : PDAM Muaro Jambi-Infrastruktur, Kesehatan & Pendidikan Jadi Isu Utama

JAMBERITA.COM - Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata (IW) telah menyelesaikan tujuh dari delapan titik agenda resesnya, dan secara langsung menampung sejumlah besar aspirasi dan keluhan masyarakat. 

Meskipun dihadapkan pada realitas efisiensi anggaran APBD yang diproyeksikan menurun pada tahun 2026, komunikasi antara anggota dewan dan konstituennya diklaim tetap solid dan tidak berjarak.

IW mengatakan, aspirasi utama yang menjadi "problem" paling serius datang dari Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), yang dilanda krisis air bersih karena persoalan distribusi dan kapasitas PDAM Tirta Muaro Jambi yang saat ini masih belum maksimal. 

"Masyarakat menilai kepedulian pemerintah (eksekutif) dianggap tidak responsif dalam mengatasi masalah fundamental ini," tegasnya kepada jamberita.com , Jum'at (5/12/2025)

Selain itu, kata Politisi Golkar tersebut, masalah infrastruktur jalan juga menjadi keluhan hampir di semua titik reses. Masyarakat mendesak perbaikan dan pemantapan, baik pada jalan lingkungan maupun jalan status kabupaten, demi kelancaran aksesibilitas dan aktivitas ekonomi.

"Kemudian usulan lain yang mendominasi adalah mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Warga meminta bantuan modal, peralatan, serta sarana-prasarana untuk mendukung usaha mereka," ungkapnya.

?Menanggapi usulan-usulan tersebut, Wakil Ketua DPRD memastikan bahwa aspirasi tersebut akan ditampung dan diperjuangkan melalui anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) milik anggota dewan. Meskin kedepan dengan jumlah terbatas karena kondisi APBD Provinsi Jambi menurun tajam. "Usulan ini akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran dan diupayakan menjadi program pada tahun 2026," jelasnya.

Ivan juga mengakui adanya tantangan terkait penurunan nilai program Pokir pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Ia menegaskan bahwa masyarakat cukup mengerti dengan kondisi efisiensi APBD saat ini. Keadaan ini dinilai positif karena menunjukkan komunikasi yang terjalin baik dan saling pengertian.

"Jadi tidak ada dusta lah di antara kita, antara masyarakat dengan wakilnya," tuturnya, menandakan bahwa penurunan anggaran tidak mengikis kepercayaan dan kedekatan antara rakyat dan wakilnya di DPRD.

Selain itu aspirasi masyarakat juga mencakup terkait dengan isu utama yang menjadi keluhan warga, yaitu bencana alam (banjir), isu pendidikan, dan masalah kesehatan, yang semuanya memerlukan intervensi dari berbagai tingkatan pemerintahan.

"Langanan banjir itu seperti di Desa Pematang Gajah, tepatnya Perumahan Namura dan Perumahan Kembar Lestari, kapan intesitas hujan cukup tinggi pasti banjir. Penanganan tidak bisa dibebankan sendiri pada Pemda Kabupaten dan Provinsi. Harus ada kolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk proyek pengendalian banjir yang holistik dan komprehensif. Pusat, Provinsi, dan Kabupaten (Penanganan Bencana dan Infrastruktur Air)," tegasnya.

Masalah Pendidikan: Fasilitas, Zonasi, dan Beasiswa, kata Ivan, aspirasi di sektor pendidikan berfokus pada pemenuhan standar fasilitas dan kebijakan akses yang adil, sejalan dengan amanat Wajib Belajar 15 Tahun. Masyarakat mendesak peningkatan fasilitas sekolah, terutama pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

?"Kemudian, Permasalahan Penerimaan Siswa Baru (PPDB), sistem kebijakan zonasi menjadi kendala karena dianggap tidak termuat/tidak merata pelaksanaannya, menimbulkan protes dari masyarakat," ungkapnya.

Banyak masyarakat miskin/tidak mampu di Muara Jambi yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Untuk itu, masyarakat juga meminta penguatan program Beasiswa Jambi Cerdas dari Pemerintah Provinsi Jambi yang saat ini menyeleksi anak-anak untuk jenjang S1, S2, dan S3. "Warga meminta jaringan dan bantuan agar mereka dapat mengakses program beasiswa tersebut," sebutnya.

Permasalahan di sektor kesehatan menyangkut pelayanan dasar dan ketersediaan fasilitas di tingkat desa juga menjadi keluh bagi warga kepada Wakil Ketua DPRD tersebut. Pasalnya, ada hambatan/kendala yang dialami warga yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam mengakses layanan.

"Pembangunan Posyandu menjadi masalah karena ini merupakan kewenangan desa yang didanai melalui dana desa. Kondisi pemotongan dana desa saat ini berdampak terhadap tidak dibangunnya fasilitas posyandu. Diharapkan program Pemerintah Kabupaten berupa bantuan Rp100 juta per desa dapat diakumulasikan dan dialokasikan untuk pembangunan atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat (termasuk Posyandu)," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi