Fraksi Gerindra Soroti Beberapa Perosalan Mendesak, Termasuk Kondisi Jalan Provinsi

JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan beberapa poin fundamental yang relevan dengan kondisi riil dan permasalahan mendesak di Provinsi Jambi. Ini disampaikan oleh Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum terhadap Ranperda RPJMD dan Rancangan Akhir 2025-2029.

Adapun point tersebut mengenai kesenjangan pembangunan dan kerusakan Infrastruktur yang memprihatinkan. Menurut Fraksi Gerindra Prioritas, Perbaikan dan pembuatan Jalan Provinsi sudah sangat mendesak. "Kami menuntut pemerataan pembangunan di seluruh 11 kabupaten/kota, dengan fokus khusus pada jalan – jalan provinsi," papar Jubir Fraksi di Paipurna, Absor.

Jalan tersebut yaitu, melewati Kabupaten Bungo (yang melewati Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Tanah Tumbuh, Pelayangan, Peninjau, dan Limbur), perbatasan Muaro Jambi (Desa Gedung Karya, Desa Jebus, Desa Sei Aur menuju Tanjabtimur). 

"Selanjutnya, Jalur Evakuasi Kerinci (dari Desa Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, tembus ke Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo) sebagai investasi mitigasi bencana yang tidak bisa ditunda untuk mengantisipasi letusan gunung berapi," tegasnya.

Pada prinsipnya, infrastruktur jalan memiliki dampak langsung pada mobilitas ekonomi, Kesehatan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat." Penting, pembangunan beton penyangga tebing di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Penundaan ini adalah tindakan berbahaya mengingat akses vital bagi lima kecamatan akan terancam runtuh, mengancam ribuan rumah dan memutus akses jalan," terangnya.

Selain itu, Fraksi juga menyatukan menyatukan kritik dan desakan terkait Penguatan Ekonomi Rakyat dan Iklim Investasi. Kami meminta penjelasan rinci dari bidang ekonomi terkait strategi peningkatan pendapatan masyarakat. 

"Perlu juga strategi komprehensif untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat di Jambi. Kami mendorong RPJMD secara eksplisit dan dengan target terukur mendorong hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan menstabilkan harga, serta menyediakan skema insentif yang jelas bagi industri pengolahan," ungkapnya.

Persoalan PI 10% Migas yang mangkrak, Gerindra engecam lambat dan tidak seriusnya Pemprov merealisasikan Participating Interest (PI) 10% migas, hak mutlak daerah penghasil. Masalah internal yang menghambat harus segera dipecahkan dan dipertanggungjawabkan.

"Basis pajak belum optimal, Pemprov harus memperluas basis pajak dengan menyederhanakan izin UMKM dan mengoptimalkan pemungutan pajak/retribusi yang selama ini terabaikan demi kemandirian keuangan," tegasnya.

Permasalahan Pariwisata Kerinci juga dinilai terabaikan, menurut Fraksi Gerindra lambatnya pengembangan Kerinci sebagai destinasi wisata unggulan adalah pemborosan besar peluang PAD. "Kami mendesak investasi sektor pariwisata yang terencana dan promosi agresif agar potensi triliunan rupiah ini tidak terus menguap," jelasnya.

Dana kompensasi karbon juga belum terealisasi, Empat Taman Nasional Jambi berpotensi menghasilkan hingga Rp1 triliun dari perdagangan karbon. Fraksi Gerindra mendesak keras Pemprov segera menuntaskan proses pendapatan dana kompensasi ini. Ini hak Jambi dan sumber PAD vital yang harus segera menjadi realisasi, bukan sekadar potensi di atas kertas .

Lebih lanjut tentang lingkungan & agraria, merurut Fraksi Gerindra, kegagalan penanganan mendesak yaitu, Karhutla: RPJMD belum tegas memuat program pencegahan dan penanggulangan Karhutla, padahal ini ancaman tahunan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat harus dikuatkan.

"Kemudian Komitmen menindak PETI dan perusakan lingkungan lain diragukan. Kami menuntut penguatan kolaborasi antarlembaga dan rehabilitasi lahan dan penyelesaian konflik agraria sangat rendah dan tidak serius. Kami mendesak penanganan berbasis HAM, mediasi efektif, dan perubahan kebijakan yang pro-rakyat demi keadilan sosial," tegasnya.

Fraksi Gerindra juga mendesak peningkatan kualitas SDM dan Integritas Birokrasi, menurut Gerindra kualitas SDM dan pelayanan publik belum optimal, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga Pemprov harus serius menganalisis kualitas layanan kesehatan, mengoptimalkan pendanaan pendidikan, dan mempercepat reformasi birokrasi. Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas, dan berbasis digital hanyalah slogan tanpa langkah nyata.

"Integritas birokrasi tercoreng, kami mendesak ketegasan dan tindakan hukum transparan terkait dugaan pencopotan sepihak 13 ASN menggunakan surat palsu. Ini adalah skandal serius yang mencoreng integritas birokrasi Pemprov Jambi dan harus diusut tuntas hingga akarnya, dengan sanksi tegas bagi pelakunya," jelasnya.

Selanjutnya, mengenai koperasi, dimana pilar ekonomi rakyat yang terabaikan. Fraksi Gerindra mencatat minimnya keseriusan Pemprov dalam mengintegrasikan program Koperasi Merah Putih dengan RPJMD dan RKPD. Koperasi adalah pilar penting ekonomi kerakyatan, namun ketiadaan dukungan dan keberlanjutan ini menunjukkan kelalaian serius dalam membangun kemandirian ekonomi nasional di Jambi. "Pemprov harus segera memastikan program ini selaras dan didukung penuh," bebernya.

Ranperda RPJMD ini adalah dokumen fundamental bagi masa depan Provinsi Jambi. Fraksi Partai Gerindra menuntut agar masukan dan desakan ini dipertimbangkan secara serius dan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Kami tidak ingin ada kompromi pada kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Pastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah APBD benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu menjawab tantangan yang ada, demi terwujudnya Jambi yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi