Pemprov Jambi Kembali Raih Opini WTP dari BPK ke 13 Kalinya

JAMBERITA.COM- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024 kembali meraih Opiti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi. WTP ini merupakan yang ke-13 kali berturut-turut diraih Pemprov Jambi. 

Kendati demikian, Gubernur Jambi Al Haris pun menyampaikan Pemprov Jambi berkomitmen akan memperbaiki setem yang lebih baik lagi, dan akan memperbaiki atas laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jambi beserta Tim Auditor yang telah melakukan pemeriksaan sesuai aturan," katanya, saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (4/7/2025).

Al Haris menyampaikan, pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya pada hari ini. 

"Dapat kita pahami bersama bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk itu mari kita maknai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai suatu wujud evaluasi untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik dan bersih," paparnya.

Selain itu, Al Haris juga mengucapkan terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. "Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun kami sadar bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, namun yang terpenting adalah setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan walaupun satu sen wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola secara transparan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

"Semoga opini yang didapat saat ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi kami Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang. Terhadap beberapa kelemahan yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, saya tugaskan kepada Inspektur Provinsi Jambi untuk mengkoordinasikannya kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Jambi," tambahnya.

Al Haris juga mengingatkan beberapa OPD tentang adanya temuan agar segera ditindak lanjuti. "Terhadap temuan, saya minta Inspektur Provinsi Jambi melakukan Identifikasi terhadap temuan yang berulang dan segera lakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah dan menindaklanjuti secara berkala temuan tersebut. Hal ini penting agar proses penyelesaian kerugian daerah dilingkup Provinsi Jambi dapat segera terselesaikan," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat mengemukakan, berdasarkan pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengembalian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024.

"Pencapaian ini menandai keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kali secara berturut-turut,” kata Widhi.

"Setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sehingga terhitung hari ini sampai 60 hari kedepan kami menunggu penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK," tambahnya.

Pada rapat paripurna ini juga dilakukan penandatangan berita acara dan penyerahan LHP BPK. Widhi Widayat menyerahkan LHP kepada Gubernur Jambi Al Haris dan juga Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz. Turut hadir juga dalam rapat paripurna ini Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani beserta para kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi