Dewan Tanggapi Soal Putusan MK Tentang Pemilu 2029

JAMBERITA.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah mulai tahun 2029. Dimana, secaranasional memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilu tingkat daerah untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, kab/kota serta kepala daerah (Pilkada).

Menurut Hafiz, putusan MK ini tentu membawa dampak besar terhadap penyelenggaraan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan dipisahkannya pemilu nasional yang mencakup pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD RI dengan pemilu daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan proses demokrasi dapat berlangsung lebih efektif, fokus, serta akuntabel.

"Kami menghormati dan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pemilu nasional dan pemilu daerah diselenggarakan secara terpisah," katanya.

Selain itu, Putusan ini juga merupakan langkah maju dalam upaya memperkuat otonomi daerah serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal."Dengan adanya pemisahan ini, kami meyakini isu-isu dan aspirasi masyarakat daerah akan lebih mendapatkan ruang dan perhatian, tanpa terdistraksi oleh dinamika politik nasional," bebernya.

Disamping itu, pemisahan ini juga berpotensi mengurangi beban teknis pelaksanaan pemilu yang selama ini mencoblos lima surat suara sekaligus. Dengan fokus yang lebih terarah, masyarakat diharapkan dapat lebih cermat dalam memilih calon legislatif daerah yang benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan lokal.

Meski demikian, dirinya juga menyadari bahwa keputusan ini memerlukan penyesuaian regulasi dan kebijakan teknis yang matang, termasuk masa jabatan anggota DPRD yang akan terdampak.

"Oleh karena itu, kami berharap pemerintah pusat bersama DPR RI segera menyusun dan mensosialisasikan aturan pelaksanaannya secara menyeluruh, agar transisi menuju sistem pemilu baru ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun penyelenggara pemilu di daerah," tandasnya.

la menyatakan, sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Provinsi Jambi siap mendukung proses transisi ini."Dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi dalam setiap proses demokrasi ke depan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi