DPRD Siapkan Ranperda Angkutan Sungai di Batanghari, Abun Yani: Agar Ada Pertanggungjawaban Hukum

JAMBERITA.COM - Masing masing komisi di DPRD Provinsi Jambi mengusulkan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif, salah satunya Ranperda tentang tata kelola lalu lintas angkutan sungai yang melintasi setiap jembatan bentang panjang di Sungai Batanghari. 

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi Abun Yani mengatakan usulan Ranperda inisiatif masing masing komisi akan ditindaklanjuti untuk menjadi Perda. Seperti misalnya dari Komisi III mengusulkan Ranperda inisiatif tentang tata kelola lalu lintas sungai yang melintas di Sungai Batanghari.

"Ini penting, karena selama ini sungai kita Lost Control sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas di sungai, nah kedepan akan kita buat regulasi nya sehingga tidak ada lagi yang nabrak dan ada Pertanggungjawaban secara hukum," kata politisi Gerindra tersebut, usai rapat di Ruang Banggar DPRD, Senin (5/5).

Menurut Abun Yani, batas weweng Provinsi 12 Mil dari Pantai Laut, sedangkan luas panjang sungai Batanghari sekitar 800 Kilo lebih, dimana selama ini belum ada regulasi yang mengatur tentang itu tidak ada.

"Artinya kedepan tentunya ada regulasi, seperti tongkang Batubara ni, itu harus ada spesifikasi lebar panjang sebagainya, bukan suka suka mereka, itulah kepedulian DPRD Provinsi Jambi melihat kondisi Jambi saat ini," terangnya.

Selain Komisi III, Komisi I juga mengusulkan Ranperda inisiatif tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, Komisi II Ranperda tentang tata kelola sistem usaha tani dan tata Niaga komoditas padi dan jagung dan komisi IV Ranperda tentang penyelenggaraan Desa wisata.

"Ranperda inisiatif Tahun 2025 dari Bapemperda sendiri adalah Ranperda tentang pengarusutamaan gender, konkretnya kita Bapemperda semuanya setuju ini untuk ditindaklanjuti, targetnya wajib tahun ini," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi