Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi Ancam Tak Hadir Rapat Paripurna Nanti Malam

JAMBERITA.COM- Beredar surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jambi menyampaikan akan tidak hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dijadwalkan hari ini, Minggu (17/9) nanti malam pukul 19.30 Wib.

Adapun agenda rapat lanjutan tersebut dan sempat berapakali diskor, Sabtu (16/9 kemarin, yaitu Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Pengambilan Keputusan Dewan, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jambi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

Ketua Fraksi PKS Raden Fauzi ketika dikonfirmasi awak media membenarkan surat tersebut karena pihaknya menilai belum adanya penjelasan secara detail terkait dengan hasil rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

"Hari ini kita nggak mendapatkan nah itu saya pertanyakan melalui surat itu," katanya dihubungi awak media melalui telepon nya.

Sehubungan dengan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan segala dinamika yang terjadi, maka perkenankanlah saya atas nama Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi memohon penjelasan atas hal hal sebagai berikut:

1. Terkait ajuan KUPA yang berkaitan dengan program yang telah terlebih dahulu dikerjakan dan ditolak oleh komisi 3, Kami mempertanyakan pembahasan dibanggar seperti apa status nya tetap ditolak kah atau di ganti baru? jika diganti baru apa saja Item nya mohon penjelasan beserta rinciannya.

2. Terkait anggaran yang 45 M itu seperti apa? Info yang kami terima dikembalikan seperti semula. Jika benar demikian mohon diberikan rinciannya, karena kami juga berhak juga melihat nya sebelum paripurna.

3. Terkait dengan status pokir anggota seperti apa kejelasannya, dikurangikah atau tetap seperti perencanaan semula? atau ada yang ditambah? mohon penjelasan agar kami mendapat informasi secara utuh.

4. Sampai hari ini Anggota banggar dari Fraksi kami belum menerima lampiran hasil finaliasi KUPA dam PPAS Perubahan APBD TA 2023, yang mana dokumen tersebut harus nya sudah di berikan agar bisa dibahas di tingkat Fraksi terlebih dahulu sebelum dibawa ke rapat paripurna.

5. Terhadap hal-hal di atas, untuk itu kami mohon penjelasan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi se terang-terangnya, agar isu yang berkembang di luar sana tidak menjadi bola liar dan justru akan berdampak tidak baik terhadap lembaga ini.

6. Jika kami tidak mendapatkan informasi atas hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dengan terpaksa kami harus menyampaikan jika kami Fraksi PKS Insya Allah Tidak Akan Hadir di rapat paripurna pengambilan keputusan dewan terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2023.(afm)

Artikel Rekomendasi