Setelah Sungai Penuh, Kesbangpol Provinsi Jambi Dorong Penguatan FKDM di Merangin



Selasa, 23 Mei 2023 - 23:38:38 WIB



Suasana Rakor di Merangin.
Suasana Rakor di Merangin.

JAMBERITA.COM - Setelah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Cegah DIni, dan Deteksi DIni sekaligus Konsolidasi dan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan Kota Sungai Penuh. Kesbangpol Provinsi Jambi kembali menggelar Rakor di Kabupaten Merangin, Selasa (23/5/2023).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Arpani Saharudin melalui Kabid Penanganan Konflik Qamaruzzaman mengatakan, rakor bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban sekaligus memberikan penguatan terhadap peran FKDM di Provinsi Jambi khususnya di tingkat Kecamatan dalam Provinsi.

Menururnya, beberapa persoalan yang akhir-akhir ini menjadi trend di Jambi adalah terjadinya unjukrasa. Unjukrasa ini dilakukan oleh sekelompok atau sejumlah organisasi masyarakat yang tidak memiliki izin atau terdaftar. Tak jarang pula LSM atau Ormas yang melakukan aksi tersebut, bukan merupakan warga yang berdomisili di Jambi. Sehingga hal ini perlu dilakukan antisipasi bersama. 

"Kita menyadari bahwa tidak semua Ormas dan LSM yang masuk di wilayah kita adalah benar-benar warga Jambi yang berdomisili, sehingga hal ini perlu diwaspadai di daerah, terutama di kecamatan. Karena itu perlu dilakukan pemantauan," katanya.

Kesbangpol Provinsi Jambi menekankan, Camat selaku pemegang wilayah di daerah masing masing, menjadi garda terdepan ketika terjadi nya kegaduhan, sehingga perlu melibatkan masyarakat dengan membentuk FKDM dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap segala peristiwa yang terjadi di kecamatannya.

Terlebih lagi saat ini, gelaran pemilu dan pemilukada akan dilaksanakan Tahun 2024 akan menyita perhatian tentunya adalah tugas semua warga negara untuk menyukseskannya. “Adalah tugas kita bersama untuk menyukseskan pemilu serentak. Tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga masyarakat. Karena itu FKDM pembentukan FKDM adalah salah satu peran Pemerinntah dalam rangka melibatkan masyarakat ikut serta dalam deteksi dini dan cegah dini. Mudah-mudahan kondisi Jambi dapat dijaga sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing," tegasnya.

Rakor yang berlangsung n di Kabupaten Merangin tersebut dihadiri 24 Camat dan Tokoh FKDM Kabupaten Merangin di buka oleh Kaban Kesbangpol Kabupaten Merangin Mulyono. Mulyono dalam sambutannya juga mengingatkan kepada Camat agar dapat memantau terjadinya permasalahan atau peristiwa yang akan menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

“Camat selaku ujung tombak di kecamatan, dapat tanggap dan segera mengatasi gangguan di wilayah nya, segala permasalahan itu agar segera ditanggapi agar tidak berkembang lebih luas lagi," pintanya.

Akan tetapi, Mulyono menambahkan, bilamana permasalahan tersebut tidak mampu diredam, maka sebaiknya camat segera melakukan deteksi dini dan cegah dini memantau serta melaporkan peristiwa tersebut untuk dicarikan solusi. “Kepada para camat agar segera mengantisipasi segala peristiwa yang akan mengganggu keamanan di kecamatan, sehingga peristiwa tersebut tidak meluas menjadi konflik," jelasnya.

Ketua FKDM Provinsi Jambi Sigit Eko Yuwono mengatakn bahwa FKDM dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

“Adapun tugas FKDM menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. FKDM sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, kiranya memiliki peran yang sama dengan pemerintah terutama dalam melakukan Deteksi Dini dan Cegah DIni," harapnya.

Sementara itu Kabinda Jambi dalam hal ini diwakili oleh Eka Yudha Prastito menyampaikan kewenangan Binda Jambi dalam mengantisipasi ATHG . Menurut Parstito bahwa Binda tidak memiliki kewenangan dalam upaya penanganan. Hanya saja dalam rangka pencegahan, melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, maka Binda mempunyai peran untuk melakukan itu dan memberikan pendapat. 

“Seperti contoh mengenai permasalahan jalan batu bara, kami hanya meyampaikan pertimbangan jalan nasional tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai jalan pertambangan,akan tetapi dikarenakan jalan tersebut belum ada. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan banyak orang, maka penggunaan jalan nasional dipertimbangan, sembari menunggu jalan khusus batu bara selesai,”pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi