HUT Hantaru Jambi Dan Unjuk Rasa Konflik Reforma Agraria “Tanah Ku Dirampas”



Sabtu, 01 Oktober 2022 - 17:00:09 WIB



 Amanda Valentin
Amanda Valentin

Oleh : Amanda Valentin*

Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) dan bertepatan juga dengan Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September. Dua hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 26 september 2022 ratusan petani di Provinsi Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan lapangan kantor gubernur Provinsi Jambi. Apa saja tuntutan yang ditujukan pada pemerintah? Bagaimana pemerintah menanggapi tuntutan masyarakat terkait konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi?  Bukan kah Indonesia Tanah Airku? Lalu mengapa Tanahku Sewa Airku Beli?

Berdasarkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan, terdapat lima Provinsi dengan kasus konflik agraria tertinggi di Indonesia sepanjang 2020. Provinsi Jambi menjadi penyumbang kasus konflik agraria tertinggi kedua setelah Provinsi Riau. Sebanyak 21 kasus dengan lahan terdampak seluas 17.988 hektar tanah. Sebagian besar konflik ini banyak diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) perhutanan seperti Sinarmas Group.

Pada Hari Tani Nasional yang bertepatan juga dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) ke-62 kelompok petani yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup atau biasa dikenal dengan sebutan WALHI, bersama dengan 17 desa dampingannya yang berasal dari kabupaten Batanghari melakukan aksi unjuk rasa, dari simpang empat Bank Indonesia berbondong-bondong menuju lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi sekitar pukul 10.00 WIB.

Masa yang melakukan aksi ini menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi dan beberapa tuntutan lainnya, seperti meminta pemerintah agar mengusut tuntas mafia tanah yang saat ini marak dilingkup masyarakat desa, meminta pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, meminta agar tanah dikelola lagi oleh rakyat dan yang terakhir meminta pemerintah untuk mengusut korporasi pengrusak lingkungan.

Para petani yang melakukan unjuk rasa disambut dengan baik oleh pejabat-pejabat pemerintah yang ada di kantor gubernur. Namun, tidak  tampak kehadiran gubernur jambi, ketua DPRD Provinsi Jambi, KAPOLDA Jambi, serta Danrem. Sementara WALHI dan kelompok petani sudah lama menyurati pihak-pihak terkait.

Akhirnya pada pukul 13.00 WIB pejabat dan perwakilan para pengunjuk rasa melakukan kesepakatan dan menandatangani surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Ariansyah, ME., kemudian Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan, dan pejabat lainnya yang hadir ditempat.

Menanggapi kesepakatan yang dibuat direktur eksekutif WALHI menyatakan akan terus mengawal penyelesaian konflik yang terjadi. Dimana menurut dirinya hak-hak rakyat harus didapatkan oleh rakyat.

Pada dasarnya reforma agraria adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana dengan memberikan program-program seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah dan memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum. Namun pada kenyataannya terdapat banyak hambatan yang terjadi.(*)

 

 

Penulis adalah: Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*



Artikel Rekomendasi