Digitalisasi Birokrasi, Bawaslu Provinsi Jambi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Upaya Percepatan Pela



Kamis, 22 September 2022 - 12:44:21 WIB



Oleh: Fauzia Sholikhati Nurul Jannah*

 

 

Semester pertama tahun 2022 telah terlewati. Tim Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Provinsi Jambi) lakukan langkah percepatan pelaksanaan implementasi RB. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdampak pada kehidupan bernegara, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan good governance, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pengertian Reformasi Birokrasi juga terdapat dalam Road Map Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk  memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah yang ruang lingkupnya mencakup Penguatan Birokrasi Pemerintah. Sedangkan Manajemen Perubahan (Change Management) diartikan sebagai suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan).Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk mendukung upaya tersebut, program Bawaslu hadir dengan 5 program unggulan di seluruh Indonesia. Pertama, layanan informasi online PPID Bawaslu. Kedua, JDIH Bawaslu yang memuat produk hokum yang dikeluarkan Bawaslu RI hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketiga, SIPS (Sistem Infoemasi Penyelesaian Sengketa) yang merupakan terobosan Bawaslu agar masyarakat mudah mengakses infoemasi penyelesaian sengketa. Keempat, Sigap Lapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan) sebagai upaya perkuat sIstem dukung kinerja Penanganan Pelanggaran. Kelima, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan kengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam reformasi birokrasi akan berpengaruh pula pada reformasi pelayanan publik. Maka, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sangat penting. Alasannya, karena selama ini kita selalu berfokus pada kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun, kita kerap lupa terhadap hak masyarakat, yaitu partisipasi. Padahal, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan pelayanan publik pun kebijakan serta perumusan standar pelayanan. Berdasarkan itu maka Bawaslu telah mengatur tentang peran Bawaslu Provinsi Jambi dalam menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Sehingga nantinya diharapkan ada keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara dalam pelayanan publik. Kemudian, dapat terwujud pula sinergitas dan reformasi yang dicita-citakan, baik pada aspek birokrasi maupun pelayanan publik.(*)

 

 

Penulis adalah: Mahasiswi Magister Hukum Universitas Jambi*



Artikel Rekomendasi