Konversi Kompor dan Mobil Listrik di Saat Rakyat Sulit, Siapa diuntungkan?



Kamis, 22 September 2022 - 09:43:04 WIB



Oleh: Ratna Handayani*



Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Saat kondisi ekonomi makin sulit dan pemerintah berdalih kekurangan dana pembiayaan, negara malah meluncurkan program konversi kompor listrik dan mobil dinas listrik.

Pada 13 September 2022 lalu, Presiden Jokowi resmi menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Operasional untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Inpres ini diterbitkan dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang disebut-sebut sudah sangat urgen.

Sebagai tindak lanjutnya, Presiden pun memerintahkan kepada Kapolri dan para kepala daerah untuk segera mengimplementasikan proyek ini di lingkungan kelembagaan mereka. Bahkan, para kepala daerah diminta untuk segera menyiapkan segala hal yang dibutuhkan demi mendukung percepatan penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai, baik berupa peraturan daerah maupun berupa alokasi anggaran.

Presiden, dalam hal ini, telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab pelaksanaan inpres. Bersamanya ada 18 kementerian dan lembaga yang dikerahkan untuk menyukseskan proyek ini secara bersama-sama.

Selain itu pemerintah memastikan akan memberikan paket kompor listrik kepada 300.000 penerima. Adapun paket tersebut diberikan secara gratis sebagai implementasi dari program konversi kompor yang menggunakan elpiji 3 kg ke kompor listrik.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, paket kompor listrik diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Satu paket terdiri dari kompor listrik dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB. Satu paket kompor listrik siap pakai itu nilainya seharga Rp 1,8 juta.

Jelas program ini butuh biaya besar. Mengapa prioritas kebijakan rezim demikian dan siapa diuntungkan?

Urgensi kebijakan mobil listrik ini memang tidak bisa dinafikan. Mengingat, di samping terkait isu lingkungan, ketergantungan impor BBM Indonesia saat ini sudah sangat besar dan terbukti telah membuat neraca perdagangan defisit dan keuangan negara tekor.

Padahal, pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar, yakni sekira 27% nikel dunia. Harapannya, mega proyek ini bisa menyelamatkan Indonesia dari kelangkaan BBM dan jurang defisit, serta sekaligus turut menyelesaikan problem lingkungan akibat emisi gas karbon.

Namun, banyak pihak yang mempertanyakan, siapa yang akan diuntungkan dengan adanya mega proyek ini? Maklum, biaya konversi dari kendaraan berbasis BBM ke listrik masih cukup mahal dan tidak terjangkau semua kalangan. Sementara itu, teknologinya pun masih bergantung pada pihak luar.

Terlebih lagi, peneliti pada Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman pernah menyatakan, meskipun Indonesia termasuk negara terbesar penghasil nikel, tetapi hampir 70% tambangnya ada dalam kontrol asing. Terutama oleh perusahaan Cina yang negaranya dikenal sangat gencar mendorong pembangunan kendaraan listrik, dan sebagian produk kendaraannya sudah lama membanjiri pasar Indonesia.
Dominasi perusahaan asing di tambang nikel Indonesia ini tentu akan menjadi ujian tersendiri bagi kedaulatan negara di sektor SDA. Pemerintah, dengan kondisi keuangan negara yang morat-marit sekarang ini, dipastikan tidak akan berdaya berhadapan dengan dana besar yang dibawa investor asing. Bahkan Indonesia tidak akan punya posisi tawar untuk menentukan proporsi sharing keuntungan, serta dalam penetapan berbagai aturan, seperti soal ketenagakerjaan, pajak, dan mitigasi dampak lingkungan.

Selain itu, dalam pengembangannya, pemerintah pun pasti mengandalkan perusahaan BUMN, seperti ANTM, PLN, dan Pertamina. Padahal nyaris semua perusahaan plat merah itu kondisinya sedang diliputi berbagai permasalahan, mulai soal mismanajemen, isu korupsi, problem keuangan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kondisi krusial ini lagi-lagi akan membuka celah masuknya investor asing untuk mendukung kerja BUMN. Yang akan mendapat untung besar dipastikan bukan pihak negara atau rakyat, sebagaimana yang terjadi pada hampir semua proyek pembangunan yang digagas pemerintah selama ini.

Pemerintah memang sudah semestinya memaksimalkan ikhtiar untuk menyelesaikan seluruh problem yang dihadapi bangsa. Pemerintah pun tidak salah jika ingin tampil terdepan di kancah global dalam inovasi dan pembangunan ekonominya. Namun, ambisi ini tentu tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan lebih riil, yakni urusan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan negara.

Sayangnya, situasi ini memang bukan karakter baru pemerintahan Indonesia. Nyaris semua rezim, memiliki paradigma yang sama dalam membangun performa kepemimpinan di hadapan rakyatnya. Apa yang disebut proyek mercusuar tampaknya sudah kadung menjadi visi untuk melanggengkan citra kekuasaan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam kepemimpinan.
Inilah karakter kepemimpinan sekuler kapitalisme neoliberal. Yang menjadi standar dalam seluruh perbuatan adalah kemanfaatan subjektif, sementara standar kebahagiaan dan kesuksesan hanya diukur dari capaian nilai material. Padahal, sejatinya semua itu hanyalah angan-angan dan tak menyentuh sisi kemanusiaan yang dibutuhkan oleh umat secara keseluruhan.

Hal ini tentu berbeda dengan paradigma Islam. Dalam Islam, kepemimpinan berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat individu per individu. Fungsi ini dipastikan akan bisa mewujud melalui penerapan hukum Islam secara utuh dalam sistem negara khilafah yang tegak di atas empat pilar, yakni kedaulatan di tangan syarak, kekuasaan di tangan umat, hak formalisasi ada pada khalifah, dan kesatuan seluruh umat dalam satu kepemimpinan.

Keidealan performa negara Islam (Khilafah) dalam mewujudkan fungsinya ini bisa kita baca dalam sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Tingginya peradaban Islam, dan kemajuan material yang dicapai selama belasan abad, membuktikan bahwa pembangunan yang dilakukan negara di bawah tuntunan syariat benar-benar telah membawa kesejahteraan hakiki tanpa menanggalkan sisi-sisi kemanusiaan dan mencederai keseimbangan alam.

 

 

Penulis adalah: Anggota Pena Muslimah Jambi*



Artikel Rekomendasi