Pemkab Tebo Raih WTP



Kamis, 12 Mei 2022 - 23:03:01 WIB



Kepala Perwakilan BPK Jambi Rio Tirta menyerahkan Hasil Pemeriksan Laporan Keuangan Kepada Bupati Tebo Sukandar.
Kepala Perwakilan BPK Jambi Rio Tirta menyerahkan Hasil Pemeriksan Laporan Keuangan Kepada Bupati Tebo Sukandar.

JAMBERITA.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK Perwakilan Provinsi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, Kamis (12/5/2022).

Setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP oleh masing-masing pihak. LKPD tersebut secara langsung diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta, kepada Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, dan Bupati Tebo, H. Sukandar.

Rio menjelaskan, bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Tebo. "Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tebo bukan berarti laporan keuangannya sudah sempurna," tegasnya.

Karena dalam proses pemeriksaan BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, pertama, kesalahan penganggaran Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp12.045.000.000,00.

"Kekurangan volume empat pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan tidak sesuai ketentuan Rp1.494.350.294,11, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp83.555.543,55 dan denda keterlambatan belum disetorkan ke Kas Daerah Rp672.234.000,00 pada pekerjaan Belanja Modal Gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan kekurangan volume atas empat belas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp3.115.386.395,78," ujarnya.

Untuk itu BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam akhir sambutannya, Rio juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan."Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi