Marketing Politik, Pertarungan Persepsi di Era Digital



Kamis, 13 Januari 2022 - 10:00:45 WIB



Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

 

" Hidup adalah tentang persepsi. Positif versus negatif. Apa pun yang kamu pilih akan memengaruhi dan kemungkinan besar mencerminkan hasilmu." - Sonya Teclai 

Pertarungan politik hari ini adalah pertarungan tentang persepsi, siapa yang bisa membentuk persepsi secara baik, maka merekalah yang memiliki kesempatan terbesar untuk memenangkan pertarungan politik.

Penelitian Jones dan Paulhus, 2009, berusaha merunut ke awal upaya membangun persepsi politik, menurut mereka upaya ini telah lama dilakukan para raja dan bangsawan. Bahkan, Noccolo Machiavelli, kepala penasihat politik keluarga Medici di Italia pada abad 16, menyatakan, penguasa dengan kepentingan yang jelas harus terbuka terhadap penggunaan semua taktik yang efektip, termasuk strategi interpersonal yang manipulatif.

Hal ini menunjukkan suatu kelumrahan persepsi politik dibentuk berdasarkan desain. Fenomena ini lazim disebut pencitraan.

Pencitraan politik pada awal abad XX sudah dilaksanakan di Amerika Serikat. Dalam pemilihan yang mendasarkan pada pilihan mayoritas mengharuskan seorang kandidat untuk membentuk opini publik  yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku politik. 

Menurut Nimmo (1976) citra adalah segala hal yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang, menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu, sehingga citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. 

Di Indonesia sendiri perkembangan pencitraan politik (political image) berkembang sejak pemilihan langsung tahun 2004. Segala tindakan yang dilakukan para politisi atas dasar kekuasaannya 

sadar atau tidak sadar merupakan pencitraan politik. Citra politik yang terbentuk di benak publik, tidak selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya, karena mungkin hanya sama dengan realitas media atau realitas buatan media yang disebut juga realitas tangan kedua (second hand reality).

Pencitraan politik bisa mempengaruhi opini publik dengan terbentukknya opini publik di masyarakat bisa mempengaruhi sikap dan perilaku politik seseorang. Tindakan masyarakat atas dasar pencitraan itu bisa rasional sekaligus emosional seperti dua keping mata uang.

Adanya pengaruh pencitraan politik terhadap opini publik dan pilihan pemilih juga bisa dilihat dari penelitian yang berjudul Creating a Political Image: Shaping Appearance and Manipulating The Vote (Rosenberg et al. 1991). 

Pilihan masyarakat bisa dibentuk melalui pembuatan citra positif kandidat melalui perbaikan penampilan di media massa. 

Seorang kandidat harus berpenampilan menarik atau dibentuk pendukung pemilih yang simpatik pada kandidat. 

Membentuk penampilan kandidat berkembang di negara demokrasi yang banyak menggunakan media televisi sebagai media kampanye seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Yunani. 

Pencitraan Politik di Era Digital

Perkembangan  teknologi  saat  ini memberikan  dampak  yang besar terhadap proses demokrasi politik. Pengalaman Pilpres 2014  dan 2020 menjawab  bagaimana  peran media sangat berpengaruh dalam menunjang populeritas dan membentuk keterpilihan seoarang calon.

Penggunaan media sosial untuk saat ini  menjadi lahan politik yang sangat mudah  untuk  diakses  oleh  semua  kalangan,  mulai  dari Pemerintah dalam menyebarluaskan  program - program   kerjanya, Politisi    dan    Partai    politik    dalam    menambah    elektabilitas    dan popularitas,  bahkan  masyarakat  sipil  pada  umumnya  menggunakan media   sosial   untuk   mengakses   informasi-informasi   yang   sedang berkembang  saat  ini.  

Platform media sosial sangat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja dan usia berapa saja. Media  sosial  telah   memberikan   ruang   baru   dalam studi demokrasi,  model  demokrasi  ini disebut  sebagai  demokrasi  digital yang didefinisikan   sebagai   pemanfaatan   teknologi  komunikasi digigtal guna memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

Keterbukaan media sosial memberikan peluang yang sangat besar bagi semua orang untuk mengakses informasi, terlebih di era revolusi industri 4.0 telah merambat ke media internet yang menyediakan semua akses informasi. 

Politik digital di era revolusi industri 4.0 sering disebut “marketing & komunikasi politik”. Dimana penggunaan media sosial bukan lagi dimanfaatkan untuk kegiatan marketing barang dan jasa namun sudah mulai digunakan sebagai alat politik oleh paratai politik dan kandidat yang diusung partai politik. 

Hal ini membuktikan bahwa berpolitik melalui media sosial mulai menjadi wadah bagi para politisi untuk melakukan marketing politik, komunikasi politik dengan masyarakat pemilih. Oleh karena itu dengan keterbukaan informasi dan akses melalui media haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik dan politisi untuk memberikan informasi mengenai visi, misi dan program kerja bahkan prestasi-prestasi yang pernah dilakukan sehingga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihan sesuai dengan harapannya. 

Tantanganya, situasi dan kondisi politik di masa kecanggihan dunia teknologi dan digital, setiap politisi dapat menjadi komunikator yang aktif dalam mempengaruhi hingga mendelegitimasi kepercayaan publik akan citra mereka.

Berpolitik di era digital seperti manajemen pemasaran bahwa partai politik dan politisi harus mengetahui perilaku pasar. Manajemen pasar yakni bahwa partai politik harus memahami tuntutan serta perilaku pasar. Sehingga partai politik harus mampu menerapkan customizing politics atau mampu sesuaikan dan adaptasi dengan permintaan pasar.

Memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Parpol dan politisi harus tahu tuntutan dan perilaku pasar. Menerapkan customizing politics, melayani apa yang diinginkan konstituen

Era digital membuat masyarakat berpengaruh kuat dalam keputusan partai dan politisi. Publik dapat lebih aktif dalam berkomunikasi dengan partai politik dan politisi. Bahwa publik dapat menjadi komunikator yang berpengaruh dalam keputusan politik adalah sebuah keniscayaan bahkan realitas politik persepsi hari ini. Kini publik dapat secara aktif mendukung namun juga mampu membully bahkan mampu mendelegitimasi suatu partai dan politisinya.(*)

 

 

Peneliti LKPR*



Artikel Rekomendasi