Infrastruktur dan Daya Saing Daerah, Dua Catatan HUT Ke 65 Provinsi Jambi



Kamis, 06 Januari 2022 - 08:23:54 WIB



Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

 

Infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah di usia ke 65 tahun Provinsi Jambi. Saat pandemi berbagai kewajiban recofusing membuat pembangunan infrastruktur mengalami kendala anggaran. Lambatnya pembangunan infrastruktur membuat pertumbuhan daerah menjadi kurang optimal. Sebenarnya masalah infrastruktur di Jambi bukan hanya sebatas kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana, tapi juga pada keseimbangan daya dukung infrastruktur antar wilayah, ini yang memicu koneksivitas antar kabupaten kota menjadi kurang efisien.

Laporan Global Competitiveness Report 2015-2016, yang disusun oleh lembaga World Economic Forum (WEF) di tahun 2016 menyebutkan pembangunan infrastruktur yang standar rata-rata, menyebabkan beberapa masalah besar dalam perekonomian.

Pengembangan infrastruktur di Jambi tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan ekonominya sendiri, akibatnya kurangnya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Jambi gagal mencapai potensi penuh.

Selain masalah keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur, kondisi kerusakan jalan di berbagai daerah serta minimnya sarana pelabuhan menghambat peningkatan ekonomi rakyat dan daerah di Jambi. Selain itu agroindustri di Jambi juga belum berkembang optimal, padahal komoditi perkebunan karet dan sawit menjadi andalan Jambi hingga kini. Kondisi tersebut membuat masalah pengangguran dan kemiskinan di Jambi sulit dituntaskan. 

Di ulang tahun ke 65 Provinsi Jambi saat ini, pemerintah provinsi sebenarnya tak mempunyai pilihan lain selain menggenjot pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan efek lanjutan atau multiplier effect dari proyek infrastruktur. Keuntungan penguatan sektor ini diyakini akan dirasakan baik dalam waktu dekat mau pun jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian.

Masalah Jambi itu disini, infrastruktur tak mampu menyerap pertumbuhan ekonomi. Contoh terbaru, masalah infrastruktur di Jambi makin terasa kurang dengan polemik angkutan batu bara yang menjadi masalah sosial yang rawan konflik. Di tengah ruas jalan yang terbatas 4000 truk angkutan menguasai ruas - ruas jalan, tentu saja ini menimbulkan korban jiwa dan harta. 

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di Jambi. Kalaupun ada investasi yang masuk sipatnya masih ekonomi ekstraktif yang mengekploitasi SDA tambang dan hutan, relatif belum ada investasi besar yang menambah nilai di sektor hilir.

Masalah Daya Saing Daerah

Hari ini ruang kesempatan untuk berkembang hanya bisa dimanfaatkan jika Provinsi Jambi memiliki modalitas kuat dan berdaya saing. Membangun daerah, terutama dalam merespon tantangan global di masa depan.

Daya saing Jambi belum sepenuhnya mampu berbasis inovasi, di mana titik tumpunya adalah efisiensi dan produktivitas dari semua stakeholders menjadi kunci memenangkan persaingan antar daerah (domestik). 

Dengan mengintegrasikan konsep daya saing dengan aspek kelestarian (lingkungan) dan pembangunan inklusif (sosial), pemetaan indeks daya saing daerah berkelanjutan (IDSDB) dilakukan.

Terdapat empat pilar utama sebagai komponen pembentuk: keberlanjutan lingkungan, ekonomi berdaya saing, sosial inklusif, dan tata kelola yang baik. Indeks tersebut bertujuan mengukur tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.

Pertama, pilar keberlanjutan lingkungan. Ini adalah sebuah dimensi pembangunan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dilakukan secara efisien. Pembangunan diarahkan sesuai prinsip keberlanjutan yang mencakup variabel kualitas lingkungan hidup, pengelolaan SDA lingkungan, konservasi, dan resiliensi lingkungan.

Di Provinsi Jambi,  hak atas lingkungan hidup yang sehat dari waktu kewaktu semakin menurun secara kualitasnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berbanding lurus dengan hilangnya hak atas hidup yang sehat di Provinsi Jambi, dipengaruhi oleh buruknya pengelolaan dan lemahnya upaya perlindungan lingkungan hidup yang ada. 

Menurunnya kualitas lingkungan yang dibuktikan dengan munculnya bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan dan pencemaran air di sungai Batanghari, peristiwa banjir yang terjadi terus menerus terjadi di setiap tahunnya, juga turut menjadi pelengkap.

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema mengkosentrasikan pembangunan pada skema memproduksi sumber daya alam secara berlebihan, bukan hanya menjadi isapan jempol. Hak pengelolaan wilayah yang diberikan kepada pihak industry, tidak berbanding lurus dengan upaya mitigasi dan pemulihan yang menjadi resiko penyebabnya.

Kedua, pilar ekonomi berdaya saing yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang berkembang tentu dapat menciptakan peluang dan menyerap tenaga kerja. Hal ini di Provinsi Jambi juga menjadi satu persoalan, pertumbuhan ekonomi belum bisa menekan angka pengangguran.

Adapun variabel pilar ekonomi berdaya saing terdiri dari struktur ekonomi, potensi ekonomi, kemampuan keuangan daerah, ekosistem investasi, dan infrastruktur ekonomi.

Ketiga, pilar sosial inklusif yang menempatkan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Variabelnya terdiri dari keunggulan sumber daya manusia (SDM), ketenagakerjaan, kondusivitas keamanan, dan ketersediaan infrastruktur sosial.

Keempat, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Ini merupakan salah satu faktor pentingdalam peningkatan kinerja pembangunan. Variabelnya terdiri dari kelembagaan, pelayanan publik, dan kebijakan.

Empat pilar tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan daya saing daerah berkelanjutan. Namun praktiknya terancam kontraproduktif dengan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya dalam pilar keberlanjutan lingkungan. Salah satu hal yang diatur RUU Cipta Kerja ialah perpindahan otoritas pemberian perizinan lingkungan dari daerah ke Pemerintah Pusat.

Undang - Undang Ciptaker sebenarnya kontradiktif terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas investasi. Pasalnya, banyak peraturan terkait perlindungan pekerja dan lingkungan diubah.

Padahal, investor dari negara maju bakal melihat regulasi negara tujuan sebelum memutuskan berinvestasi. Memastikan investasi yang memenuhi standar. Khususnya, bagi investor yang berasal dari Jepang, Amerika Serikat (AS), maupun negara-negara Eropa, yang selama ini memiliki prinsip kuat tentang keadilan hak pekerja atau fair labor, tempat kerja yang layak atau decent work, dan berwawasan lingkungan. Indikator - indikator daya saing daerah inilah yang juga menjadi tantangan di usia provinsi Jambi ke 65. Bagaimana memadukan potensi dan tantangan dalam satu kebijakan Jambi Mantap. Dirgahayu Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. 

 

 

Penulis adalah: Dosen / Pengamat*



Artikel Rekomendasi