Al Haris Usul Penyesuaian Anggaran Setelah Perubahan Mendahului Penanganan Covid-19



Senin, 13 September 2021 - 21:26:45 WIB



JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri rapat paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Provinsi Jambi TA 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Setelah rapat, Al Haris mengakui perlu menyesuaikan anggaran setelah melakukan perubahan menghadapi penanganan Covid-19 sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat tentang pemfokusan kembali.

"Perlu penyesuaian anggaran setelah melakukan refocusing penanganan Covid-19 dengan harapan nanti ada kesepakatan pada pembahasan," ujarnya, Senin (13/9/2021).

Rancangan KUPA TA 2021 ini adalah KUPA kedua yang disampaikan dalam situasi pandemi Covid-19, setelah KUPA TA 2020 yang lalu dengan asumsi pandemi Covid-19 dapat teratasi pada tahun 2021 ternyata belum sesuai harapan.

Al Hari menegaskan ketidakpastian ketidakpastian masih sangat tinggi meskipun daerah menunjukkan perbaikan pada triwulan kedua 2021, serta perubahan kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan pemfokusan kembali anggaran.

"Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi juga melakukan penyesuaian belanja daerah pada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer," terangnya.

Pada alokasi belanja daerah terjadi peningkatan sebesar Rp163.201 Miliar (M) atau sebesar 3,61 persen dari alokasi belanja pada APBD Murni 2021, yang terdiri dari peningkatan belanja operasional sebesar 2,80 persen yang didominasi oleh peningkatan belanja barang dan jasa sebesar Rp135, 091 M

Selanjutnya urutan kedua adalah peningkatan belanja bantuan sosial sebesar Rp48,165 M dan belanja hibah sebesar Rp32,532 M guna penanganan Covid-19. Sedangkan belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp124,01 M karena alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 13 dan 14 yang semula dialokasikan tidak dapat direalisasikan karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan kebijakan tersebut pada tahun 2021 ini. 

Pemprov Jambi menghitung target-target makro daerah sekaligus terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut, pada Rancangan KUPA TA 2021 menargetkan peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp23.679 M atau naik sebesar 0,55 persen, yang terdiri dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp51.009 M rupiah atau 3,38 persen yang hanya ditunjang oleh peningkatan pajak daerah sebesar 8,32 persen.

Sementara komponen PAD lainnya mengalami penurunan, dengan penurunan penurunan retribusi daerah sebesar 50,66 persen, penurunan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,94 persen dan penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar 18,35 persen. 

Penurunan juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp28,53 M atau turun 1,02 persen, dari Rp2,785 Triliun (T) pada APBD murni menjadi Rp2,757 T pada perubahan ini.

Sedangkan komponen pendapatan lain dari Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sejumlah Rp1,20 M rupiah atau meningkat 73,91 persen.

Kebijakan refocusing anggaran juga dilakukan Pemprov Jambi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan berapa.

Paling sedikit 25 persen Dana Transfer Umum harus diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Guna memenuhi tersebut, diatur pula bahwa paling tinggi 20 persen diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial dan 15 persen lainnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Sementara itu, belanja modal meningkat sebesar Rp185,113 M rupiah, yang dialokasikan untuk meningkatkan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Sedangkan belanja tidak terduga turun sebesar Rp194.080 juta rupiah, yang merupakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diletakkan pada belanja tersebut pada APBD murni karena belum adanya petunjuk teknis mengenai dana tersebut.

This belanja transfer meningkat sebesar Rp80.388 M rupiah yang merupakan peningkatan belanja bagi hasil bagi kabupaten/kota atas peningkatan pendapatan pajak daerah. Selanjutnya, pokok-pokok perubahan kebijakan belanja rinci dapat dilihat pada dokumen yang telah kami sampaikan.

Sementara untuk penerimaan pembiayaan, dilakukan penyesuaian Silpa tahun anggaran sebelumnya berdasarkan audit BPK menjadi Rp390,555 M atau naik sebesar Rp151.081 M dari target Silpa yang ditetapkan pada APBD Murni 2021.

Selain itu, terdapat pula penerimaan kembali Pemberian Pinjaman (KUPEM) sebesar Rp12.500 M, sehingga total penerimaan pembiayaan menjadi Rp403.055 M dari semula Rp239.473 M rupiah pada APBD murni TA 2021.(afm)



Artikel Rekomendasi