Mencuat Kabar Pemenuhan Kuota PPDB di SMAN 13 Adanya Dugaan Pungli, Kepsek : Tidak Ada Itu



Jumat, 30 Juli 2021 - 10:45:45 WIB



Kepsek SMAN 13 Kota Jambi Deden Darma W
Kepsek SMAN 13 Kota Jambi Deden Darma W

JAMBERITA.COM - Mencuat kabar bahwa adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan SMA Negeri 13 Kota Jambi terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tahun 2021.

Kabar tersebut datang dari salah satu wali murid, orang tua wali menceritakan bahwa anak nya mengikuti seleksi online tahap ke- II untuk memenuhi kuota PPDB, karena pada tahap I anak dinyatakan tidak lulus/diverifikasi saat memasukkan bahan seleksi online.

Kemudian Ia datang ke sekolah dan mendapat telepon dari salah satu oknum yang mengaku seorang guru disana."Saya datang ke rumah untuk mengambil formulir di minta uang sekitar Rp2 tapi dia juga bilang bahkan ada orang tua wali yang ngasih Rp3 juta , itu diluar pakaian sekolah anak ," katanya.

Karena merasa ada yang mengganjal, orang tua wali ini akhirnya masih menahan diri untuk memberikan atau memenuhi permintaan tersebut dan mendatanginya, sehingga menceritakan hal tersebut kepada Jamberita.com .

Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 13 Deden Darma W membantah dugaan tersebut. "Kita sudah masuk ke tahap II, tahap pertama sudah kita laksanakan dengan transparan," ujarnya ketika ditemui jamberita.com di ruang kerjanya, Jumat (30/7/2021).

Deden mengatakan jumlah kuota PPDB di SMAN 13 ini sebanyak 204 orang, tetapi pada saat seleksi pertama masih kurang sebanyak 59 orang lagi yang telah dilaksanakan di tahap ke II ini ," katanya.

Disinggung pakta integritas terkait PPDB, Deden mengaku tentu sesuai dengan itu dan tidak ada penyimpangan soal PPDB online tahap kedua ini."Kalau oknum saya tidak tahu, tapi kalau panitia tidak ada seperti itu," sebutnya.

Terkait dengan biaya pendaftaran ulang setelah seleksi tahap I secara online, kata Deden, itu untuk pembayaran baju sekolah sebesar Rp1.550.000." Diluar itu tidak ada, saya pastikan tidak ada pungutan itu, kalau terbukti lihat saja nanti, kita akan menghormati pertama (pakta integritas) itu," jelasnya.

Untuk sebelumnya memang Pemprov Jambi dengan nomor surat :1612/DISDIK-1.3/VII/2021, (21/7) telah diumumkan kepada Kepsek SMA/SMK Negeri se Provinsi Jambi terkait pemenuhan kuota daya tampung.

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan pelaksanaan PPDB 2021/2022, bagi sekolah yang belum memenuhi kuota daya tampung sesuai dengan keputusan Gubernur Jambi nomor : 374/Kep.Gub/Disdik-2.3/2021, mempedomani Pergub Jambi nomor 10 tahun 2021 pasal (11 ) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, dapat dilakukan pemenuhan kuota dengan membuka jalur prestasi.

Dalam rangka memenuhi sebagaimana dimaksud, kepala sekolah bersama MKKS : 

a. Melaporkan data sekolah dan daya tampung dan sisa kuota sesuai ketentuan yang ditetapkan kepada Disdik Provinsi Jambi

b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan calon peserta didik tentang ketentuan dan kriteria jalur prestasi baik akademik maupun non akademik.

- Calon siswa hanya dapat mendaftar pada satu sekolah dengan menunjukkan lapora asli selama proses pendaftaran

- Siswa yang dinyatakan lulus dan lapor diri pada proses PPDB sebelumnya tidak diizinkan untuk mendaftar kembali

- Pendaftaran melalui akses https://seleksi.disdik.jambiprov.go.id/

c. Menerima siswa dengan transparan dan objektif sesuai kriteria prestasi yang ditetapkan

d. Melaporkan data pemenuhan kuota kepada Kadisdik Provinsi Jambi selambat-lambatnya 28 Juli 2021

Surat diatas bersifat segera dan disampaikan pula bahwa, pemenuhan daya tampung SMA/SMK PPDB dilaksanakan dari tanggal 21 sd 24 Juli 2021.

Sebelum pembukaan PPDB 2021/2022 juga baik tahap I dan tahap ke- II (pemenuhan kuota) itu dikabarkan setiap Kepsek SMA/SMK telah berkomitmen dan menyatakan mendukung sepenuhnya pelaksanaan PPDB yang objektif, adil, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PPDB secara online dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku jika melakukan pelanggaran.

Sisi lain, jika berdasarkan surat nomor : S-700/462/ITPPROV-1.3/VII/2021 Plt Inspektur 16 Juli 2021 merekomendasikan kepada Gubernur Jambi memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar menghimbau kepada Kepala SMAN/SMKN/SLBN tidak melakukan pungutan iuaran komite (bersifat wajib, mengikat, jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan) kepada orang tua wali murid.

Adapun jika diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaannya memberikan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan dapat dilakukan melalui penggalangan dana dan sumber daya pendidikan seperti bantuan dan/atau sumbangan melalui upaya kreatif dan inovatif bukan melalui pemungutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (afm)





Artikel Rekomendasi