Budiyako Minta Gubernur Turun Atasi PPDB : Mau Sekolah Dimana Mereka



Kamis, 29 Juli 2021 - 20:38:47 WIB



JAMBERITA.COM - Anggota DPRD Provinsi Budiyako meminta Gubernur Jambi Al Haris turun menangani masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingka SMAN khususnya di Kota Jambi.

Ini karena masih banyaknya siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta tidak memiliki biaya.

Budi juga mengatakan, pidato awal di Gedung DPRD Provinsi Jambi setelah Al Haris dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal pendidikan.

"Ini sangat disayangkan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerinda Dapil Kota Jambi ini kepada jamberita.com, Kamis (29/7/2021).

Menurut Budi, hal ini sangat disayangkan karena di Kota Jambi persoalan PPDB selalu bermasalah setiap tahunnya. Apalagi tahun ini Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Jambi mengambil kebijakan PPDB itu melalui sistem online murni. 

"Online murni ini, bencana bagi orang lingkungan (Zonasi) yang tidak tertampung," sebutnya. 

Bukan karena tidak alasan Budi berbicara demikian, tetapi dirinya menyatakan, bahkan berani membuktikan contoh di SMAN 8 yang berada di Kenali Asam Bawah Kota Jambi sampai dengan hari ini banyak anak-anak yang belum masuk sekolah. 

"Mau sekolah dimana mereka,? disitu tidak ada sekolah swasta, dan kalaupun mohon maaf kalau mereka menyarankan kan bisa swasta.! Pemerintah ataupun pejabat kalau ngomong demikian, mereka terlalu dzholim," terangnya. 

Budi menilai, jika ada pernyataan demikian yang seharusnya menyadari bahwa mereka setiap tanggal 1 (awal bulan) menerima gaji. Untuk itu, jangan egois. Untuk membuat kebijakan itu harus turun kelapangan jangan asal-asalan. 

"SMKN 6, itu notaben nya. Saya waktu 2021 membantu proses pembelian tanah sehingga dibangun gedung sekolah, tujuan nya untuk membantu anak-anak didaerah sana tertampung, agar bisa sekolah, manakalah SMKN 2 penuh, tetapi hari ini anak yang tinggal di Eka Jaya tidak bisa masuk sekolah, jadi pertanyaan saya siapa yang sekolah disitu," tanya nya.

Budi menjelaskan mulai dari SMAN 8, SMKN 6 dan SMAN 9. Contoh, SMKN 6 bersebelahan dengan Kabupaten Muaro dan masih minim penduduk, tetapi setiap tahun PPDB bisa menampung kurang lebih 200 siswa. Sedangkan anak yang satu kelurahan tidak bisa tertampun di sekolah disana. 

"Dengan jumlah murid SMP tamat setiap tahun nya 11.000 dan daya tampung 5000, jangan pulak dipersulit dengan metode online, sudah jelas kok UU 1945 pasal 31 menyatakan pemerintah berhak memberikan pendidikan dan fasilitas yang layak untuk masyarakat, nah hari ini kenapa dibatasi,?" bebernya. 

Budi kembali mengatakan, masalah PPDB ini setiap tahun nya selalu bermasalah dan berpolemik dan tahun ini semakin berpolemik karena tidak ada ofline sehingga masyarakat (anak-anak) banyak yang putus sekolah.

"Ditengah masa sulit ini, pandemi ini orang tua makin sulit, dzholim. Pak Gubernur tidak menyinggung masalah pendidikan pada Pidato awalnya, saya ingat betul saya hadir disitu," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi