Perkumpulan Hijau Desak Menteri LHK Cabut Izin PT RPSL



Kamis, 22 Juli 2021 - 16:24:46 WIB



Feri irawan
Feri irawan

JAMBERITA.COM- PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (RPSL) Perusahaan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selincah, diakusisi oleh ELL Environment Group Pemodal asing asal Hongkong pada Tahun 2016.

Alih-alih melanjutkan PLTU untuk ketahanan energi namun manajamen melakukan perubahan besar-besaran dengan melakukan pengembangan usahanya menjadi Pabrik Pengolahan Industry Kayu Primer Pelleting Wood.

Feri Irawan Direktur Eksekutif Perkumpulan Hijau yang juga salah satu pemeran film documenter KINIPAN ini menemukan beberapa kejanggalan terhadap perizinan operasional perusahaan.

Pertama, dalam Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi tahun 2018 lokasi PT RPSL secara peruntukan lahan untuk Pemukiman Kepadatan Sedang dan Izin mendirikan bangunannya (IMB) pun untuk kantor dan Timbangan Stock Pile dan Pos Satpam Permanen bukan Pabrik Industri Kayu.

Bahkan dalam dokumen amdalnya hal II-4 terlihat jelas hanya ada Ruang Terbuka Hijau dan Peruntukan Pemukiman lagi-lagi bukan peruntukan Pabrik Industri Namun Pemkot tetap mengeluarkan izin lokasi terhadap PT RPSL hal ini jelas-jelas bertentangan dengan UU Tata Ruang, menggunakan Kawasan yang bukan peruntukannya

Kedua, Jika melihat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesai Nomor SK.60 /1/KLHK/2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari di Kota Jambi.

Jika dilihat dari nomornya menggunakan tulisan tangan dengan tinta biru ini sangat tidak lazim apalagi perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dan secara substansi juga cacat administrasi Berdasarkan Pasal 6 Permen LHK nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan hanya dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, Pengelola Hutan, IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi pada areal kerjanya.

Keputusan BKPM tersebut juga hanya mencantumkan prsayarat pernyataan komitmen berupa izin lokasi, Izin Lingkungan, Dokumen Amdal dan IMB yang jelas saling bertentangan, tanpa mencantumkan prsayarat teknis berupa lokasi Izin Usaha Pemanfaatan hutan atau Pengelola hutan lalu bagaimana memenuhi kebutuhan bahan baku 100.000 ton/tahun.

Sebagaimana diketahui PT. RPSL ini Perusahaan Pembangkit Listrik PLTU Biomassa bukan pemegang izin pemanfaatan hutan ataupun pengelolaan hutan lalu pasokan bahan bakunya dari mana? ini yang membuka ruang praktek-praktek pencucian kayu illegal dengan berbagai modusnya.

"Ketiga, saya mensinyalir parasyarat-prasyarat pengurusan perizinan berupa prasyarat teknis pasokan bahan baku ini dibuat fiktif dengan membuat perjanjian dengan masyarakat yang menyanggupi pasokan bahan baku untuk pemenuhan industry 200 ton/hari sampai 600 ton/hari dengan potensi ± 2.000.000 M³ per tahun dengan luasan 26.000 ha. Hal ini sangat berbahaya dan berdampak luas bagi tutupan Kawasan Hutan di Provinsi Jambi dan menjerumuskan masyarakat pada praktek-prekatek illegal loging," katanya. 

Maka dari itu Perkumpulan Hijau Jambi mendesak Menteri LHK untuk mencabut IUIPHHK PT RPSL ini. "Kami mendesak agar IUIPHHK PT RPSL dicabut," pungkasnya.(*/sm)

 





Artikel Rekomendasi