Teng...Al Haris Tandatangani Refocusing Anggaran: Gaji dan TPP ASN di Pemprov Jambi Dipotong



Rabu, 21 Juli 2021 - 13:19:03 WIB



JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi Al Haris akhirnya mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang refocusing anggaran belanja kegiatan dan sub kegiatan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021.

Ingub tersebut mulai berlaku dan ditetapkan, Senin (19/7/2021) kemarin, yang ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris diedarkan hari ini, Rabu (21/7/2021).

Adapun penjelasannya, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan penyesuaian atas pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) diperlukan anggaran sebesar Rp228.943.412.259,16.

"Untuk hal tersebut perlu dilakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran yang sudah ada pada APBD tahun anggaran 2021," tegasnya.

Sehubungan hal tersebut diatas sesuai peraturan menteri keuangan RI Nomor 17/PMK/.7/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 satu dalam rangka mendukung penanganan pada microfit dan dampaknya diintruksikan, kepada SKPD se Provinsi Jambi, Kepala biro di lingkungan setda Provinsi Jambi kepala SKPD di provinsi Jambi.

"Untuk merasionalisasi anggaran belanja pada rekening belanja perjalanan dinas, biaya makan minum, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 2 bulan, gaji dan tunjangan pegawai untuk 1 bulan, dana bagi hasil pajak daerah serta kegiatan lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya dengan mempedomani besaran rasionalisasi anggaran setiap SKPD sebagaimana terdapat pada lampiran I," terangnya.

Kedua menyusun RKA hasil recofusing dan merealoksasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana terdapat pada lampiran ke-2.

Selanjutnya proses rasionalisasi dan realokasi anggaran sebagaimana diktum ke-1 dan ke-2 untuk dilakukan penginputan sesuai pada aplikasi SIPD dan SIMDA.

"Proses penginputan rasionalisasi dan realokasi anggaran sebagaimana diktum kesatu, kedua dan ketiga paling lambat tanggal 23 juli 2021 pukul 23.59 WIB," jelasnya.

Kelima, Haris mengintruksikan agar mencermati dengan penuh ketelitian dalam penyusunan pergeseran RK SKPD dan SKPKD dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan, dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Penyusunan pergeseran di luar dari sebagaimana yang telah disampaikan tidak diperkenankan," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi