Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Pertegas SE KPK Soal Larangan Gratifikasi di Hari Raya



Senin, 03 Mei 2021 - 12:03:47 WIB



Plt Inspektur Ferdiansyah
Plt Inspektur Ferdiansyah

JAMBERITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya idul Fitri 1442 Hijriah (H).

Surat yang tertanda tangan Pimpinan KPK Firli Bahuri (28/4/2021) tersebut menyampaikan, perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan.

"Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Firli dalam surat tersebut.

Firli menegaskan, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi covid 19 atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

"Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan kode etik dan memiliki resiko sanksi pidana," terangnya.

Berdasarkan pasal 12B dan pasal 12C UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

"Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi," tegasnya.

Permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara daerah kepada masyarakat perusahaan dan pegawai negeri penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing, disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

"Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," tuturnya.

Kepada setiap Pimpinan Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, pasalnya fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

"Pegawai negeri/penyelenggara negara perusahaan korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi Covid-19 agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi," harapnya.

Pimpinan asosiasi perusahaan korporasi dan masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada anggota dan lingkungannya.

"Untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap uang pelicin atau suap dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri, penyelenggara negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi suap atau pemerasan oleh pegawai negeri penyelenggara negara diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi siap menindaklanjuti surat tersebut sebagaimana mestinya, termasuk dalam memberikan penegasan. "Gubernur Jambi akan menindaklanjuti SE KPK tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya ini, dan juga akan membuat penegasan dalam bentuk SE Gubernur," tegas Plt Inspektur Ferdiansyah.(afm)











loading...