Sosialisasi, Deklarasi dan Pakta Integritas Satgas PEN Provinsi Jambi Ditandatangani



Kamis, 08 April 2021 - 16:30:43 WIB



Suasana penandatangan pakta integritas program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) di Lantai II Inspektorat Provinsi Jambi, Kamis (8/4/2021).
Suasana penandatangan pakta integritas program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) di Lantai II Inspektorat Provinsi Jambi, Kamis (8/4/2021).

JAMBERITA.COM - Polda Jambi bersama APIP Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi berkomitmen mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Komitmen tersebut dilakukan dengan sosialisasi, deklarasi dengan menyatakan siap mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PEN agar dapat terlaksana dengan benar tepat sasaran dan akuntabel, serta dilakukan dengan penandatanganan Pakta integritas.

Acara tersebut berlangsung di lantai II Inspektorat Provinsi Jambi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, tampak hadir beberapa Kepala Dinas terkait sebagai pelaksana Program PEN, Kamis (9/4/2021).

Penanggung Jawab Satuan Tugas (Satgas) PEN, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Sigit mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak kopi terhadap perekonomian adalah dengan melaksanakan program PEN.

"Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana telah diubah dengan PP RI nomor 43 tahun 2020," katanya.

Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.

"Tujuan melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi," terangnya.

Tahun 2021 Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan dana PEN sebesar 6993 triliun. Dana ini meningkat dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp695,2 triliun atau meningkat 20,623 persen dari realisasi anggaran 2020. Anggaran PEN 2021 fokus pada lima bidang yakni kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi Rp184,83 triliun, insentif usaha dan pajak Rp58,47 triliun serta program prioritas Rp122,42 triliun.

"Pemprov Jambi juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, sebesar Rp 14 Miliar (M) diperuntukkan antara lain, program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Rp2.861 Miliar pada Dinas Ketahanan Pangan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan Rp31,339.000 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Rp916.872.100.00 pada Disperindag.

"Juga program pengembangan ekspor Rp390.475.580,00 pada Disperindag, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp168.718.376,00 pada Disperindag, program perencanaan dan pembangunan industri Rp5.254.282.925,00 pada Disperindag, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp402.135.250,00 pada TPH Pertanian, program pengelolaan perikanan budidaya Rp1.591.138.519,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Rp647.920.186,00 pada DKP," ungkapnya.

Menurut Sigit, program PEN tersebut haruslah di dukung sepenuhnya sebagai upaya pengembalian pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia dan peningkatan daya beli masyarakat, kata Sigit, tujuan mulia dari pemerintah tersebut pengelolaannya harus dikawal dan diawasi dan jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran sehingga dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

"Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ikut serta menjaga dan mendukung kebijakan pemerintah khususnya program PEN, Polri harus melakukan tindakan pre-emtif dan preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan gangguan Kamtibmas yang dapat menghambat program dimaksud," tegasnya.

Selain dengan tugas pokok tersebut melalui program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berkomitmen mendukung terlaksananya program PEN, oleh karenanya dibentuk Satgas PEN Polri dengan misi memberikan dukungan penuh terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia, melalui Satgas PEN, Polda Jambi akan bekerja sama dengan APIP dalam hal ini Inspektorat, beserta BPKP untuk melaksanakan peran pendamping dan pengawasan pelaksanaan PEN di provinsi Jambi.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa tugas pokok Satgas PEN yaitu menjamin program pemerintah dalam PEN terlaksana dengan baik di masyarakat melakukan pendampingan dan pengawasan bersama dengan APIP dan BPKP, untuk memastikan program ini dapat terlaksana dengan benar tepat sasaran dan akuntabel serta berperan aktif memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan menjamin keamanan kebijakan fisikal moneter dan investasi di Republik Indonesia," bebernya.

Sigit menjelaskan, perlu diketahui pula dalam melaksanakan tugasnya Satgas berkolaborasi dan bekerjasama dengan APIP Inspektorat BPKP untuk melaksanakan pengawasan terhadap PEN di Provinsi Jambi. Satgas PEN juga melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program ini. 

"Apabila diperlukan dan bersifat Ultimum Remidium, penegakan hukum menjadi upaya terakhir," ujarnya.

Sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah hukum Provinsi Jambi, tegas Sigit, Polda Jambi tidak mengharapkan adanya penyimpangan penyaluran dan penggunaan anggaran program yang berdampak pada pembangunan Provinsi Jambi yang dicintai bersama.

Oleh karena itu melalui kegiatan ini dirinya berharap peran serta aktif para kepala dinas yang melaksanakan program PEN Pemprov Jambi melalui inspektorat BPKP serta stakeholder terkait lainnya dapat bersama-sama mencegah serta mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya program PEN. 

Keamanan dan situasi Kamtibmas yang telah berjalan baik selama ini agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah mengikuti kegiatan dengan baik, saya akan memberikan beberapa penekanan kepada Satgas pen Polda Jambi, APIP inspektorat BPKP serta unsur pelaksana pemulihan ekonomi," terangnya.

Sigit menegaskan Satgas PEN agar dapat mengedepankan sinergitas melalui kerjasama dengan dinas instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan, lakukan pertukaran informasi dan data terkait pelaksanaan program serta lakukan pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program, fasilitasi bila terjadi kendala dan lakukan pengawasan bersama melalui monitor yang rutin dan insidentil terkait proses pelaksanaan program.

"Berikan peringatan apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau potensi korupsi dalam pelaksanaan program, laksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, utamakan peran APIP untuk terapkan sanksi administrasi dan pemulihan kerugian negara, lakukan pemetaan area resiko penyimpangan dan upaya mitigasi risiko, lakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, berikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang program PEN," jelasnya.

Plt Inspektur Provinsi Jambi Ferdiansyah mengatakan bahwasanya mereka mendukung penuh program pemerintah pusat terkait dalam penanganan Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, salah satu nya adalah mendukung program PEN T.A 2021.

"Program PEN ini digelontorkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan anggaran ini cukup besar, nilainya triliunan rupiah yang disebarkan ke kementrian lembaga termasuk ke pemerintah daerah," katanya.

Tentu program tersebut kata Ferdiansyah, anggaran ini harus dikelolah secara benar, tepat sasaran dan akuntabel, untuk itu peran mereka dari APIP Inspektorat Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut.

"Pengelolaan dana ini tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atau APIP, pengawasan ini harus dilakukan secara integral, termasuk Kepala OPD selaku pelaksana program PEN," tuturnya.

Ferdiansyah menjelaskan, bahwa kegiatan hari ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yaitu dalam pengendalian bagian daripada komitmen pimpinan untuk melaksanakan program PEN ini dengan benar, tepat sasaran dan akuntabel.

"Program ini sukses tanpa ada kolaborasi antara kita bersama, inspektorat daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi dan juga pemerintahan dalam kabupaten kota dalam hal ini fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," ungkapnya.

Ferdiansyah menjelaskan, terkait dari tugas dan fungsi tersebut inspektorat daerah Provinsi melakukan pengawasan-pengawasan mulai dari perencanaan dan pertanggungjawaban dengan harapan dapat me-minimalisir terjadinya kesalahan administrasi. Selain itu juga konsentrasi dalam program PEN ini juga adalah mengingatkan bahwa kegiatan pengelolaan program PEN ini diawasi oleh banyak pihak. 

"Fungsi APIP sendiri, bukan hanya melakukan pengawasan pada saat audit, namun pelaksanaan fungsi APIP lebih dikedepankan kepada melakukan pendampingan dari awal, melakukan peringatan dini. Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini agar sama sama menyatukan persepsi, baik itu APH, APIP maupun masing-masing OPD," tegasnya.(afm)









loading...