Rugikan Negara Ratusan Juta Karena Pajak, Direktur PT BSA Dipenjara dan Didenda



Rabu, 07 April 2021 - 12:46:54 WIB



JAMBERITA.COM - Direktur PT Bumi Sumatera Abadi (BSA) Zulkifli alias Zulkifli S. Chaniago dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp544.353.600,00 rupiah karena sengaja tidak menyetorkan pajak.

Kepala Kanwil (Kakanwil) DPJ Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi Lindawaty berharap kepada masyarakat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar terhindar dari pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan.

"Kanwil DJP terus berupaya agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan profesional, upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara," terangnya melalui rilis resmi DPJ, Rabu (7/4/2021).

Untuk diketahui, Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 (UU KUP).

Dalam petikan putusan nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 17 Maret 2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Solok, Sumbar, yang diketuai oleh Romlah Mutiah, S.H., M.H. dinyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim juga memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana yang dijatuhkan kepada Zulkifli bermula dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi terhadap PT BSA, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok.

Setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat nomor B-4387/L.3.5/Ft.2/11/2020 tanggal 24 November 2020, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 3 Desember 2020. Tersangka kemudian ditahan di rumah tahanan Solok, Sumatera Barat.

Zulkifli melalui PT BSA dipidana karena melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak November dan Desember 2013 ke KPP Pratama Solok dengan data tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, perbuatan dimakasud diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.(afm)











loading...