Hati-hati Politik Uang, Polda Jambi Dukung PSU Pilgub dengan Cara Elegan



Rabu, 07 April 2021 - 09:24:05 WIB



JAMBERITA.COM - Polda Jambi mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Jambi di 88 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 29000 sebagaimana telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengatakan, dalam waktu dekat masyarakat akan menghadapi yang dilaksanakan pada bulan Mei 2021 mendatang (tentatif) awal atau akhir. "Kita pada prinsipnya mendukung Komisi pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan PSU," katanya saat menggelar Coffe Morning bersama awak media, Rabu (6/3/2021) kemarin.

Menurut Kapolda, pada PSU ini, kontestasi nya cukup menarik agak sedikit berbeda jika dibanding ketika Pilkada 9 Desember. Karena di sini sudah adanya keputusan MK (22/3) yang kemudian itu mengejutkan. Karena yang sudah hampir mencapai finis garis finis nya ditarik mundur.

"Yang tadinya sudah kehabisan nafas diberi waktu untuk bernafas lagi, kembali start bersama-sama memperebutkan suara di 88 TPS kurang lebih 29000 DPT dengan selisih suara kurang lebih 11300. Nah ini cukup menarik, tetapi saya menghimbau kepada rekan-rekan media untuk tetap memberitakan hal-hal yang positif, tidak memperuncing polarisasi," harapnya.

Kapolda mengatakan, bahwa masyarakat Jambi sudah sangat cerdas dan itu bisa dilihat bagaimana Pilkada 2020 kemarin yang mana Provinsi Jambi berada di Rangking 2 tingkat nasional paling rawan untuk Pilwako Sungai Penuh, begitupun dengan Pilgub Provinsi Jambi berada di urutan nomor 3 paling rawan se Indonesia.

"Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kedua belah pihak sangat dewasa. Kemudian kita juga berada di urutan ketiga Pilgub seluruh Indonesia yang paling rawan, Alhamdulillah juga berjalan lancar. Nah yang terakhir ini kita harus lancarkan lagi supaya lebih aman lagi," ungkapnya.

Kapolda juga tak menapik, terkait keputusan MK, tentu memang adanya kekecewaan-kekecewaan terkait dengan keputusan MK ini. Namun inilah ini yang harus di mitigasi dan dirinya dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan para Paslon, baik nomor 01, 02 dan 03 untuk menyampaikan bahwa ini adalah suatu proses demokrasi yang harus dihormati.

"Ini sudah merupakan amanat undang-undang (UU) dan ini harus dihargai, kalau sudah tidak menghargai UU siapa lagi nanti jadi barbar kita, kita harus taat, kita lakukan PSU ini dengan cara yang cara elegan," tegasnya.

Mengenai kerawanan pada PSU, Kapolda juga menjelaskan bukan hanya politik uang saja, tetapi intimidasi kepada calon pemilih jangan pilih sana dan pilih sini, kemudian intimidasi kepada panitia KPPS dan lain sebagainya supaya tidak berpihak kepada salah satu kelompok itu juga termasuk didalamnya.

"Kemudian intimidasi kepada paslon itu kerawanan juga, kerawanan yang kedua adalah masalah penyebaran informasi yang tidak benar," tegasnya.

Terkait poltik uang, Kapolda kembali menjelaskan biasanya mendekati acara pencoblosan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan mengumpulkan para paslon dan juga akan melakukan patroli skala besar sebagaimana telah di lakukan di Bungo dan Kerinci waktu lalu. Karena kontestasi nya agak meningkat pada bulan Desember kemarin itu ada di Bungo dan Kerinci.

"Itu kita pakai metode yang sama dan siapapun yang tertangkap memberi uang selain dia dipidanakan sesuai ketentuan UU, juga akan kita ekspos kepada media. Dalam waktu sekian detik, menit itu media online kan langsung up, itu akan mempengaruhi pilihan nanti, jadi saran kita jangan main-main dengan politik uang," pungkasnya.(afm)











loading...