SAH Minta Semua Pihak Konsisten Jaga Moral Umat Dari Kerusakan, Meski Perpres Miras Dibatalkan



Jumat, 05 Maret 2021 - 08:06:08 WIB



Sutan Adil Hendra
Sutan Adil Hendra

JAMBERITA.COM- Konsistensi Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM dalam memperjuangkan kepentingan umat dari kerusakan moral. Hal ini terbukti ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal izin Investasi Minuman Keras (Miras) atau minuman beralkohol. 

Mencermati fenomena ini, Anggota Fraksi Gerindra DPR RI tersebut dengan penuh kearifan mengajak masyarakat menimbang dampak positif dan negatif minuman beralkohol tersebut. Menurutnya apa benar banyak mudharat dari sisi ekonomi dengan pemberlakuan izin miras tersebut. Atau jangan - jangan ongkos sosial yang harus ditanggung pemerintah jauh lebih besar dari pada hasil ekonomi.

"Miras kita legalkan ada investasi, ada pajak yang diperoleh, namun ongkos sosial yang harus dikeluarkan pemerintah juga harus dipikirkan, seperti biaya obat - obatan untuk masyarakat yang kecanduan alkohol, angka kriminalitas yang meningkat dan dampak lainnya," ungkap SAH ketika menggelar pengajian malam Jumat (4/3) di kediaman pribadinya kawasan Telanaipura Jambi. 

Sehingga, Ketua DPD Partai Gerindra ini mengatakan dalam hal legalisasi miras kita bukan semata melakukan pendekatan agama tapi adalah pendekatan rasional atau ilmu dan budaya karena minum minuman keras itu berkorelasi dengan produktifitas, kesehatan dan kematian.

Selain itu, SAH yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan banyak ulama menegaskan bahwa minuman beralkohol tidak baik menurut agama maupun ilmu kesehatan, termasuk dalam hal degradasi etika moral generasi muda untuk menghormati orang-orang tua dan para ulama menjadi hilang disebabkan salah satunya karena maraknya peredaran miras di Indonesia.

"Miras ini bukan saja dilarang secara agama dan tak baik secara kesehatan, tapi juga menjadi turunnya kualitas moral dan akhlak generasi muda untuk menghormati orang-orang tua dan para ulama juga mulai hilang, psikologi mereka menjadi kehilangan nilai dan etika," jelasnya. 

Karena itu, banyak pihak seperti MUI, NU dan Muhammadiyah mendesak pemerintah agar menghapus peraturan yang mengenai investasi minuman beralkohol.

"Alhamdulilah tuntutan ini didengar oleh pemerintah yang langsung mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Izin Investasi Minuman Keras (Miras) atau minuman beralkohol," kata SAH.

Terhadap keputusan ini SAH mengaku memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi usai mencabut rencana investasi miras. Aturan itu sebelumnya tercantum dalam lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hanya saja untuk kejelasan dan menghilangkan multi tafsir dari pencabutan rencana investasi miras ini, SAH mengharapkan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan presiden yang baru tentang pencabutan izin miras.

Hal ini menurutnya penting jangan nanti seolah - olah ketika izin ini dicabut ada kebebasan untuk memproduksi miras di daerah yang dianggap memiliki budaya lokal dalam produksi miras, ini justru berbahaya.

"Tidaklah tepat menjadikan tema kearifan lokal, yaitu dengan membatasi kekhususan wilayah yang menjadi tempat berproduksinya di empat provinsi: Bali, NTT, Sulut, dan Papua, justru ini dikhawatirkan akan menyebar ke daerah lain, padahal kita sebagai satu bangsa harus menghormati keyakinan dan keberagaman agama satu sama lain, tak ada agama yang membolehkan umat nya melakukan kerusakan bagi dirinya dan orang lain karena Miras," ungkapnya. 

Bahwa dalih kearifan lokal dan dalam rangka kebebasan HAM serta memperluas kesempatan kerja, tidak dapat dijadikan sandaran oleh negara untuk melegalisasi investasi dan perdagangan minuman keras sebab nyata-nyata menabrak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang tumbuh dari akar dan nilai-nilai agama dan dapat merusak generasi muda dan banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang dapat merusak akhlak bangsa.(*/sm)

 











loading...