Opsi Pilkada Serentak 2022 dan 2023, KPU Provinsi Jambi: Tunggu Pengesahan DPR RI



Kamis, 21 Januari 2021 - 20:50:35 WIB



Apnizal
Apnizal

JAMBERITA.COM- Pilkada serentak dengan Pemilu 2024 dipastikan tidak jadi bersamaan. Karena itu, opsi Pilkada serentak jilid II yang seharusnya digelar 2022 dan Pilkada jilid III pada tahun 2023 hingga kini masih menunggu pengesahan di DPR RI.

Seperti diketahui, Pilkada serentak jilid II akan diikuti Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun. Sementara jilid III, Kerinci, Kota Jambi dan Merangin. Opsi saat ini masih dinamis di DPR RI.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnizal mengatakan jika merujuk UU Nomor 10 tahun 2016, maka Pilkada serentak digelar di 2024. Namun pasca putusan MK nomor 55 tahun 2019, ada beberapa opsi yang muncul. “Saat ini revisi menunggu di DPR RI. Sehingga kita belum bisa pastikan jadwalnya. Apakah 2022 tetap, 2023 tetap atau kemungkinan digabung,” kata Apnizal saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurutnya, revisi di DPR RI akan menjadi rujukan bagi KPU untuk memulai tahapan. Termasuk untuk mengajukan anggaran Pilkada ke pemerintah kabupaten.

Ia mengatakan pasca putusan MK, ada beberapa opsi yang sudah diwacanakan. Tapi kecendrungan di opsi keempat.  Pemilu yang memberi jeda antara pemilu serentak nasional dan daerah. Bentuknya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden. Lalu, beberapa waktu kemudian dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur dan bupati/wali kota. "Jadi KPU sifatnya menunggu," katanya.

Informasi yang didapatkannya, lanjut Apnizal, Pembahasan paling lambat selesai Agustus mendatang. Ia mengakui jadwalnya mepet dengan jadwal dimulainya tahapan karena terkait dengan pengajuan anggaran. Jika 2022, maka tentu tahapan dimulai di akhir 2021.

Sementara itu, Pengamat Politik M Farisi mengatakan calon harus bisa membaca peta politik yang ada saat ini. Karena opsi-opsi yang muncul di DPR RI akan berpengaruh terhadap persiapan kandidat di lapangan. “Apakah nanti 2022 tetap. Atau 2023. Atau kemungkinan malah bergabung,” kata Farisi saat dihubungi melalui telepon selulernya Kamis (20/1/2021).

Termasuk terkait dengan aturan pilkada terkini. Karena ini nantinya akan berpengaruh terhadap persyaratan dan jadwal pelaksanaan. “Harus memasang telinga di DPR dan juga update terhadap aturan yang ada,” jelasnya.

Namun demikian, bagi kandidat yang memang ingin maju, maka sebaiknya mulai melakukan penjajakan dan sosialisasi. Menurutnya, pemilih saat ini sudah semakin cerdas dalam menilai calon yang muncul.

Sementara itu, dikutip dari merdeka.com, Rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pilkadapenyelenggaraan Pilkada pada 2020 dinormalisasi. "2020 ke 2025, 2022-2027, 2023-2028, itu saja itu normalisasi," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).

RUU Pemilu juga memisahkan rezim Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional terdiri dari Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI. Sementara Pemilu Daerah adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota.

Dua Pemilu ini tidak diserentakan seperti dalam undang-undang kepemiluan yang berlaku. Yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada diserentakan.

"Enggak (diserentakan). Berat. Karena prosesnya yang harus kita lihat adalah kan tiga ya, aspek pemilihan itu ada peserta, pemilih, penyelenggara. Enggak mungkin hanya satu aspek," kata Willy.

Dalam draf RUU Pemilu, penyelenggaraan Pemilu Daerah sesuai RUU ini akan digelar pertama kali pada tahun 2027.

Masa jabatan kepala daerah pemilihan tahun 2020 akan habis pada 2025. Sehingga, dalam RUU ini diatur posisi yang kosong akan digantikan pejabat sementara hingga pemilihan tahun 2027.

Sementara, kepala daerah yang terpilih pada tahun 2022 dan 2023 masa jabatannya akan habis sampai terpilihnya kepala daerah pada Pemilu Daerah tahun 2027.

Kemudian, kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Daerah 2027 masa jabatannya habis pada 2032 dan selanjutnya akan diselenggarakan pemilihan setiap lima tahun sekali. RUU Pemilu saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.(*/sm)

 











loading...