Faisal Nilai Usulan PUPR Tak Masuk Akal dan WO dari Rapat, Fauzi: Kita Hormati



Rabu, 16 September 2020 - 14:45:00 WIB



Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi A Fauzi ketika dijumpai jamberita.com di ruang Fraksi Demokarat, Rabu (16/9/2020).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi A Fauzi ketika dijumpai jamberita.com di ruang Fraksi Demokarat, Rabu (16/9/2020).

JAMBERITA.COM- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi angkat bicara terkait sikap salah satu anggotanya Faisal Riza yang tidak setuju atas usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi.

Ini terkait dengan usulan Dinas PUPR soal pengadaan tanah Ujung Jabung dengan nilai anggaran sebesar Rp43,5 Miliar (M) yang dinilai kurang masuk akal.

Tidak hanya menyampaikan ketidaksetujuannya, anggota DPRD Dapil Tanjabbar dan Tanjabtim itupun sempat beradu argumentasi sehingga memutuskan untuk keluar meninggalkan (Walk Out) dari rapat tersebut yang disertai dengan rasa berang.

Ketika terkonfirmasi, Fauzi membenarkan adanya ketidaksetujuan dari Faisal Riza yang langsung disampaikannya dalam rapat mitra kerja Komisi III di ruang BANGGAR, Selasa (15/9/2020) kemarin, mengenai pembahasan program kerja Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang.

"Kita menghormati apa yang disampaikan oleh Faisal Riza karena beliau juga ada hak untuk berpendapat, ada hak imunitas berbicara," katanya, ketika dijumpai Jamberita.com diruang Fraksi Demokrat Gedung DPRD, Rabu (17/9/2020).

Kendati demikian kata Fauzi, usulan tersebut tetap disepakati oleh Komisi III dengan catatan anggaran yang diusulkan itu dilakukan rasionaliasi dan sisanya akan dimanfaatkan untuk penanganan tugas pokok Dinas PUPR itu sendiri, seperti perbaikan jalan-jalan yang rusak parah dan lain sebagainya.

"Bukan kita meloloskan anggaran PUPR, jadi dari angka Rp43,5 M itu, hanya Rp25 M, itu pun tidak mutlak karena akan dibahas lagi ditingkatkan lebih lanjut, kan ada BANGGAR, belum lagi persetujuan dari seluruh anggota DPRD dan tiap-tiap Fraksi apakah menyetujui,? kan belum tentu, makanya ini kan baru Pra KUA-PPAS" ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ini juga mengatakan, kenapa program itu harus segera diselesaikan, karena di APBD 2020 telah dilakukan penilaian pembebasan lahan dengan tujuan, ketika selesai, maka itu akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Ketika sudah ada sertifikat nya kita serahkan ke pusat dan pemerintah pusat lah yang akan membangun pelabuhan itu. Ini bentuk dan tanggung jawab kita, PUPR sudah bekerja untuk studi pembebasan lahan itu," terangnya.

Maka dari itu muncul lah usulan sebanyak 450 persil tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan di Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Rp43,5 M, sehingga Komisi III DPRD Provinsi Jambi sebelumnya juga mempertanyakan, apakah itu sudah termasuk prioritas dan kemudian dijelaskan oleh PUPR.

"Karena ini program berkesinambungan, jembatan akan dibangun oleh APBN, Pelabuhan APBN, sehingga kita butuh untuk pembebasan lahan itu, tapi kita sepakat dengan catatan tidak sebesar itu, jadi terkoreksi lah dari Rp43,5 M menjadi Rp25 M," jelasnnya.

Sisi lain atas ketidaksetujuan Faisal Riza dengan usulan PUPR agar anggaran itu dialihkan ke penangganan jalan atau ke penanganan yang lain, kata Fauzi sebenarnya mereka sepakat, tetapi program pembebasan lahan untuk mewujudkan pelabuhan ini berkelanjutan.

"Ada MoU kita dengan Pemerintah Pusat dan untuk diketahui, didalam RPJMN pak Jokowi sampai 2024 pelabuhan Ujung Jabung itu menjadi target pembangunan dia juga yang dibiayai oleh APBN. Artinya apa, ini masuk dalam program nasional, maka kontribusi kita harus kita tunaikan, salah satunya pembebasan lahan itu," pungkasnya.(afm)









loading...