Ilmardi Diminta Lengkapi Berkas, Sekda Persilakan Tuntaskan Jika Terbukti Dugaan Korupsi LPJU



Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:57:10 WIB



JAMBERITA.COM- Pemanggilan Ketua Pokja Unit Layananan Pengadaan(ULP) Barang dan Jasa, Setda Pemkab Tanjab Barat, Ilmardi beserta seorang stafnya oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjabbar mendapat perhatian dari Sekda Tanjabbar, Agus Sanusi.

Agus Sanusi mempersilakan pihak kejaksaan mengusut hingga tuntas dugaan korupsi pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) APBD dan APBDP 2019 tersebut.

"Sah sah saja kalau minta keterangan. Jika terbukti ada penyimpangan ya dilanjut, tapi kalau tidak ada. Ya tidak dilanjut," kata Sekda Tanjabbar, Agus Sanusi, Kamis (6/8/20).

"Ya, kita kooperatif saja dengan pihak kejaksaan," lanjut Sekda.

Sementara Kasi Pidsus Kajari Tanjabar Hery Susanto mengatakan pemanggilan IImardi beserta seorang stafnya itu untuk melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan oleh pihaknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditangani pihak Kejari saat ini.

"Ya, dia datang dengan stafnya mengantarkan dokumen terkait proyek pekerjaan LPJU," terang Kasipidsus Hery Susanto.

Menurutnya, permintaan Dokumen dari ULP tersebut sebenarnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Hanya saja, karena mengingat yang bersangkutan baru pulang dari zona merah, makanya pihaknya meminta ang bersangkutan mengisolasi diri terlebih dahulu.

"Karena dia baru pulang dari Surabaya, jadi kita minta jangan datang dulu," kata Kasi Pidsus.

Menurutnya, dokumen itu diminta untuk mendalami siapa saja perusahaan baik itu PT maupun CV yang ikut dalam tender itu.

Bahkan, jika nanti ditemukan novum atau alat bukti baru maka tidak menutup kemungkinan akan berlanjut.

"Kemarin itukan ada tiga yang tender, nah itu kita minta itu kemarin. Siapa siapa saja yang ikut," ujar Kasi Pidsus.

Seperti diberitakan sebelumnya kasus LPJU tersebut bersumber dari APBD 2019 senilai lebih kurang Rp 6 miliar dan APBD-P 2019 senilai lebih kurang 3 miliar jadi total sekitar Rp 9 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi ini pihak kejaksaan telah memeriksa sebanyak 10 orang termasuk PLT Kepala Dinas Perkim Tanjabar Cipto Hamonangan dan Kabid yang bersangkutan Kris. Selain itu, ada kontraktor yang juga ikut di periksa dalam hal ini.

Laporan kasus dugaan korupsi LPJU ini sekitar bulan November 2019 lalu, namun kasus ini sempat lama senyap namun kemudian kembali berlanjut pada pertengahan Februari dan Maret, hingga akhirnya terjadi pemanggilan sejumlah pejabat terkait dan pihak rekanan yang diduga terlibat sejak Mei hingga Juni 2020. (Henky)









loading...