Petani Datangi DPW NasDem Provinsi Jambi, Laporkan PT TLS di Batanghari Untuk Ditindaklanjuti

JAMBERITA.COM - Konflik lahan antara Warga Masyarakat Mersam Kembang Tanjung yang mengatasnamakan kelompok petani dengan PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) di Kabupaten Batanghari terus bergulir.

Kali ini, Selasa (3/3/2020) Ketua KUD bersama Warga masyarakat Mersam Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari mendatangi Kantor DPW NasDem Provinsi Jambi di kawasan Thehok Kota Jambi.

Kedatangan mereka yang merasa dirugikan PT Tunjuk Langkit Sejahtera (TLS) langsung disambut oleh Ketua DPW NasDem Provinsi Jambi Agus Roni. "Ini ada persoalan petani yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan," ujarnya.

Untuk itu Agus Roni mengatakan, pihaknya akan mengupas lebih jauh persoalan yang diadukan kepada DPW NasDem dan akan mereka bawa kepada DPP NasDem karena diduga adanya keterlibatan oknum internal di perusahaan itu.

"Kebetulan di DPRD Provinsi Jambi partai NasDem itu ada pak Sapuan Ansori yang ikut menjembatani, nah inilah yang akan kita kupas lebih jauh bagaimana hal persoalan ini tidak merugikan masyarakat," tuturnya.

Apabila adanya permasalahan hukum, maka kata Agus, tidak menutup kemungkinan permasalahan itu mereka seret keranah hukum, sepanjang masyarakat mempunyai data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat fitnah.

"Seandainya ini adanya keterlibatan oknum internal, maka akan kita bawa secara organisasi. Secara kelembagaan kita sudah perintahkan Sapuan Ansori untuk meneruskan dalam bentuk Pansus," katanya.

Agus Roni mengatakan, pertama pihaknya akan mengumpulkan data data jika mana ada keterlibatan langsung oleh oknum dari partai di perusahaan itu, maka DPW akan melayangkan surat kepada Ketua Umum melalui Mahkamah Partai untuk ditindaklanjuti.

"Ini baru pertemuan awal, kalau berdasarkan laporan tadi dana hibah ada yang mengatakan Rp.12 Miliar ada Rp15 Miliar, dengan luasan lahan 300 heaktar yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan masyarakat merasa terintimidasi dan dirugikan," sebutnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan hasil daripada pertemuan bersama petani Mersam itu DPW NasDem akan meminta kelengkapan administrasi lebih dahulu serta akan bersurat kepada DPP NasDem.

"NasDem berada di garda terdepan membela kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan, baik perorangan, korporasi, apalagi menyangkut petani," tegasnya.

Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari-Muaro Jambi Sapuan Ansori dari partai NasDem yang juga turut hadir di Sekretariat DPW itu mengatakan sebelumnya para petani itu telah melakukan aksi di DPRD.

"InsyaAllah dari pimpinan dan kawan kawan semua fraksi di DPRD akan di Paripurna kan pembentukan pansus konflik lahan dan Pansus Karhutla," jelasnya.

Dimana para petani itu pada waktu lalu Senin (20/1/2020) telah berujuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Mereka meminta pertanggungjawaban PT TLS untuk mengkonversikan dan menyerahkan lahan milik petani Plasma yang belum menempatkan secara sah serta kepada Dinas Perkebunan untuk melakukan penilaian teknis kebun.

Mereka juga meminta pertanggungjawaban dan kejelasan kepada PT TLS terhadap hutang petani di Bank Mandiri serta mendesak DPRD Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum untuk mengusut terkait replating kebun kelapa sawit tahun 2019.

Menurut mereka itu diduga melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.(afm)

Artikel Rekomendasi