Maskur Anang Layangkan Surat ke Kejagung RI, Ini Isinya



Jumat, 14 Februari 2020 - 09:46:05 WIB



JAMBERITA.COM- Direktur Riki Mas Jaya Maskur Anang kembali bersurat meminta perlindungan hukum terkait dengan gugatannya terhadap PT Wira Karya Sakti (WKS) anak dari Perusahaan Sinar Emas.

Untuk diketahui Maskur Anang sendiri bersama Kuasa Hukumnya Prof Dr Yusril Ihza Mahendra telah memenangkan gugatannya baik di Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (MA).

"Kita sudah nyampaikan surat ke Jaksa Agung RI," ungkapnya, Jum'at (14/2/2020).

Berikut isi suratnya.

Nomor : 17/RMJ/2.2020

Lampiran : Alat bukti

Perihal : Mohon keadilan dan perlindungan hukum atas dugaan perbuatan melawan Hukum, penyalahgunaan kekuasaan, persekongkolan, KKN, hingga menimbulkan dugaan Tindak Pidana penyerobotan dan tindak pidana pelanggaran Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang : Penataan Ruang oleh Oknum di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam Menerbitkan SK No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.01/I/2018, Tanggal 26 Januari 2018, diterbitkan diatas objek areal Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 7.107 Ha, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2018, Tanggal 26 Agustus 2019 dan pada objek Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PID/2015, Tanggal 13 Juli 2015, seluas ± 2.000 Ha

Kepada Yth,

Bapak KAPOLRI di Jakarta
Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi, Bapak KAPOLDA Jambi di Jambi Ketua OMBUDSMAN RI di Jakarta.

Dengan hormat,
Bahwa saya masyarakat Jambi :

Nama : Maskur Anang
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perum. Puri Mayang MR.70, Kota Jambi
Lahir : Desa Pulau Mentaro, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Berdasarkan surat saya Tanggal 8 Januari 2019 (Terlampir) yang telah diterima langsung oleh SETJEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI hingga saat ini tidak ada tanggapan, maka dengan ini menyampaikan permohonan perlindungan Hukum atas dugaan perbuatan melawan Hukum, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan persekongkolan, KKN untuk menyerobot Tanah milik PT. Rickim Mas Jaya, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang RI No. 51 PRP Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHPidana serta dugaan pelanggaran Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang : Penataan Ruang dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.01/I/2018, Tanggtal 26 Januari 2018 untuk kepetingan PT. Wira Karya Sakti diterbitkan diatas objek Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2018, Tanggal 26 Agustus 2019 areal Kebun PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 7.107 Ha dan diatas objek Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PID/2015, Tanggal 13 Juli 2015 pada areal kebunnn kelapa sawit PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas ± 2.000 Ha dan di duga melanggar peraturan pemerintah Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013, tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang : Penataan Ruang, dengan Kronologis sebagai berikut :

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Bo. 2181 K/PDT/2018, Tanggal 26 Agustus 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB, tanggal 17 Juni 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 109/Pdt.G/2017/PN.JMB, Tanggal 2 Juli 2018, pada halaman 40, pada pokoknya menyebutkan proses mediasi yang dijalankan oleh Hakim Mediator Ibu Sinta Gaberia Pasaribu, SH,. MH,. Hingga Tanggal 29 Januari 2018, mediasi tidak berhasil/GAGAL.

Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, ternyata disaat mediasi sengketa perdata ini tidak tercapai (gagal) 3 (tiga) hari sebelum nya tanggal 26 Januari 2018 Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya menerbitkan SK No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.01/I/2018 untuk kepentingan PT. Wira Karya Sakti diatas areal Kebun PT. Rickim Mas Jaya, yang merupakan objek Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 109/Pdt.G/2017/PN.JMB, Tanggal 2 Juli 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB, Tanggal 17 Juni 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2018, Tanggal 26 Agustus 2019, yang menegaskan bahwa Tergugat maupun para Turut Tergugat agar tunduk kepada keputusan pengadilan, karena itu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.01/I/2018, Tanggal 26 Januari 2018 bertolak belakang atau bertentangan dengan Pernyataannya, sebagai berikut :

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya menyampaikan surat pernyataan kepada Mahkamah Agung RI , dengan surat tanggal 22 Januari 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyatakan (pada halaman 8 angka 1 dan pada halaman 9) bahwa yang termasuk di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 346/Menhut-II/2004, Tanggal 10 September 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 744/KPTS-II/1996, Tanggal 2 November 1996, tentang : Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan Seluas ± 78.248 Ha di Provinsi Jambi kepada PT. Wira Karya Sakti, hanya areal perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas ± 2.000 Ha, sebagaimana uraian pada huruf b diatas. Seluas ± 8.120 Ha tidak termasuk areal PT. Rickim Mas Jaya dan PT. Rickimas Rizky Putra.

Alat bukti Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tanggal 22 Januari 2016 (Terlampir) adalah merupakan alat bukti utama atau alat bukti otentik diantara beberapa alat bukti yang diajukan dan diberi tanda (P-10), yang diajukan di Pengadilan oleh Kuasa Hukum saya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH,. MH,.sebagaimana disebut di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB, pada halaman 14 angka 15 huruf a. huruf b dan huruf c, yang pada pokoknya menyatakan bahwa areal PT. Rickim Mas Jaya dan PT. Rickimas Rizky Putra seluas ± 8.120 Ha, tidak termasuk di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 346/Menhut-II/2004, Tanggal 10 September 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 744/KPTS-II/1996, Tanggal 2 November 1996 dan pada halaman 195 dan pada halaman 196 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB, diperkuat oleh keterangan saksi dari PT. Wira Karya Sakti Sda. TARYIM dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan keterangan saksi PT. Wira Karya Sakti Sda. ALBOIN SIAGIAN dari BPN Provinsi Jambi, bahwa areal PT. Rickim Mas Jaya tidak termasuk dalam Peta pencadangan Menteri Kehutanan RI pada lampiran Peta Surat Menteri Kehutanan RI No. 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997, yang diterangkan oleh saksi dari PT. Wira Karya Sakti tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim memberi Putusan. Bahwa areal PT. Rickim Mas Jaya tidak termasuk di dalam Surat Menteri Kehutanan RI tersebut, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 109/Pdt.G/2017/PN.JBI, Tanggal 2 Juli 2018, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jambi di dalam Putusan No. 92/PDT/2018/PT.JMB.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019 yang telah final dan mengikat, aneh nya setelah ada Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, saya mendapat informasi bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jambi sedang berjalan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI IBU SITI NURBAYA menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/MENLHK/SETJEN/HP.01/I/2018, Tanggal 26 Januari 2019, diterbitkan diatas Izin PT. Rickim Mas Jaya, yang merupakan objek perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI, dalam Putusan No. 2181 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, padahal sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah membuat Surat kepada Mahkamah Agung RI, dengan surat Tanggal 22 Januari 2016, yang menyatakan bahwa areal PT. Rickim Mas Jaya yang merupakan objek Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyatakan areal PT. Rickim Mas Jaya tidak termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 346/Menhut-II/2004, Tanggal 10 September 2004 serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 744/KPTS-II/1996, Tanggal 2 November 1996.

Bahwa karena ada kejanggalan atas penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut yang tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, Kuasa Hukum saya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH,. MH,. Menyampaikan surat Tanggal 2 Desember 2019, yang secara langsung diantarkan bersama-sama tim nya yang mendampinginya di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bertemu langsung dengan Ibu SITI NURBAYA selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang di damping oleh DIRJEN Planologi dan PLT. Dirjen-Nya, dalam Surat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH,. MH,. Tersebut pada intinya agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI IBU SITI NURBAYA mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.0/I/2018, Tanggal 26 Januari 2018, dengan alasan bahwa Surat Keputusan Mentweri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut CACAT HUKUM, karena diterbitkan dalam sengketa dan diterbitkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada kawasan Hutan dan merupakan hak milik PT. Rickim Mas Jaya, yang diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 2181 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, yang menegaskan bahwa pada objek Putusan adalah Areal Penggunaan Lain (APL) bukan kawasan Hutan, yang bukan pula kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, fakta tersebut diperkuat oleh Badan Planologi Kehutanan RI, dalam surat No. S.640/VII/Rhs/Pw-5.3.1/2008, Tanggal 14 Juli 2008, pada angka 1, menyebutkan bahwa permasalahan areal PT. Rickim Mas Jaya tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena menyangkut antara lain transaksi ana/uang diantara kedua Perusahaan (Vide AKTA Perjanjian No. 26 dan No. 27, Tanggal 11 Oktober 1999 “telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, atau bukan menyangkut masalah kawasan Hutan (Surat Terlampir).

Bahwa Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013, tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, telah diatur dalam Undang-undang RI No. 26, Tahun 2007. Tentang : Penataan Ruang (pada halaman 45 BAB XI Ketentuan Pidana) Pasal 69 ayat (1) dan pada halaman 46 ayat (2), Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Ayat (3), dan pada Halaman 47 Pasal 71 dan Pasal 72 serta khusus Pasal 73 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta pada halaman 48, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa sesuai fakta di lapangan, pada saat pemeriksaan sidang di tempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Sengeti pada Tanggal 11 Mei 2018 dalam Perkara No. 109/Pdt.G/2017/PN.JMB, yang di catat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Terlampir), pada sidang tersebut terungkap bukti yang nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada saat sidang tersebut ternyata ada areal Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya, seluas ± 352 Ha, berdasarkan Izin Lokasi No. 86/BPN diluar perkara No. 109/Pdt.G/2017/PN.JBI dan areal seluas ± 1.200 Ha diluar Perjanjian AKTA No. 26, 27, Tanggal 11 Oktobetr 1999, diserobot dan ditanami kayu Akasia oleh PT. Wira Karya Sakti, dikuasai tanpa hak, berdasarkan Informasi areal PT. Rickim Mas Jaya tersebut dimasukan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.0/I/2018, Tanggal 26 Januari 2018, dan dipatok diberi merek HP, padahal areal seluas ± 352 tersebut adalah merupakan objek diluar perkara dan juga areal seluas ± 1.200 Ha adalah merupakan objek putusan Mahkamah Agung RI o. 2181 K/PDT/2019, yang telah final dan mengikat.

Bahwa saya Masyarakat Desa pulau mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa dalam memperjuangkan hak saya ini, saya telah mengalami kezhaliman 2 (dua) kali saya difitnah , dipenjara 7 Bulan dan Bahwa pimpinan maupun petugas PT. Wira Karya Sakti sengaja menyuruh Sda. Gumanti Arifin Putra, SH,. Membuat laporan palsu kepada polisi, memfitnah saya dengan tuduhan menjual Tanah seluas ± 2.000 Ha atas Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada No. 280 Tahun 2002, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PID/2015, bahwa terbukti saya tidak bersalah, bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI pada halaman 37 butir 6, Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PID/2015, menegaskan bahwa tuduhan itu tidak dapat di buktikan, karena pengalihan tanah tersebut belum terjadi seluruhnya, karena masih tumpang tindih lokasi lainnya, bahwa disampaikan juga Izin lokasi No. 280 Tahun 2002, Tanggal 20 Agustus 2002 seluas ± 2.000 Ha aslinya berada pada terdakwa, di karena kan PT. Wira Karya Sakti belum menyelesaikan sisa pembayaran, begitu juga PT. Makin Group hanya membayar tanah yang tidak bermasalah, sehingga lahan seluas ± 2.000 Ha tidak dibayarkan oleh PT. Makin Group kepada Terdakwa dikarena kan bermasalah dengan PT. Wira Karya Sakti dan pada halaman 38 Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011. Tanggal 16 Juli 2012 dan No. 45/PUU-IX/2011, Tanggal 21 Februari 2012 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI atas pengalihan areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), namun tiba-tiba Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menerbitkan Surat Keputusan No. 57/MENLHK/SETJEN/HP.01/I/2018, Tanggal 26 Januari 2018 diatas Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada No. 280 Tahun 2002, seluas ± 2.000 Ha, yang membuktikan bahwa di duga PT. Wira Karya Sakti ber KKN dan bersekongkol dengan oknum tertentu di Kementerian Kehutanan RI, walaupun Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan No. 34/PUU-IX/2011 dan No. 45/PUU-IX/2011 membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004, karena diterbitkan diatas kebun Kelapa Sawit PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dalam status sengketa di duga ada unsur suap, karena PT. Wira Karya Sakti mengaku dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2631 K/PDT/2013, pada halaman 61 dan 62 membayar Rp. 15 Milyar untuk penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004 dalam status sengketa, karena itu kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tetap menerbitkan Surat Keputusan No. 57/MENLHK/SETJEN/HPL.01/I/2018 diatas Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ricky Kurniawan Kertapersada Izin Lokasi No. 280 Tahun 2002 tersebut seluas ± 2.000 Ha berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PID/2015, Tanggal 13 Juli 2015 membuktikan perbuatan PT. Wira Karya Sakti KKN dan bersekongkol dengan oknum tertentu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut, di duga melanggar Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 khusus Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) ayat (2), yang bertujuan ingin merubah fungsi areal yang telah di tetapkan dengan peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013, tentang : RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 sebagaimana diatur di dalam Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang : Penataan Ruang, dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Produksi (HP) atau merubah peruntukan dari kebun menjadi Hutan, sehingga menimbulkan kerugian saya cukup besar baik moril maupun imateriil.

PERMOHONAN ;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019 terbukti PT. Wira Karya Sakti Telah melakukan perbuatan melawan Hukum, diduga melanggar Pasal 6 Undang-undang No. 51 PRP Tahun 1960 dan melanggar Pasal 385 KUHPidana penyerobotan Terhadap areal PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 7.107 Ha.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PID/2015, Tanggal 13 Juli 2015 terbukti Pimpinan dan Petugas serta pengacara PT. Wira Karya Sakti di duga melanggar Pasal 317 dan Pasal 242 KUHPidana, karena mereka dengan sengaja memfitnah dan menyuruh sdr. Gumanti Arifin Putra SH, membuat keterangan palsu kepada polisi, padahal mereka (PT. Wira Karya Sakt) mengetahui tidak ada penjualan tanah 2000 Ha itu dan mereka mengetahui yang melakukan penyerobotan tanah Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada seluas 2000 Ha itu adalah PT. Makin Group yang dalam status Sengketa (Vide) laporan Polisi Tanggal 15 Maret 2019.

Demikianlah saya sampaikan permohonan perlindungan Hukum, atas dugaan perbuatan melawan Hukum tersebut diatas agar kepolisian dan Kejaksaan segera memproses laporan ini dengan adil, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

MASKUR ANANG

Tembusan Kepada Yth :

Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo) di Jakarta; Komisi III DPR RI di Jakarta; Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI di Jambi; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta; Menteri dalam Negeri RI di Jakarta; Menteri Keuangan RI di Jakarta;
Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta; Menteri Perdagangan RI di Jakarta; Menteri Perindustrian RI di Jakarta; Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.

Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari RI di Jakarta;
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan RI di Jakarta;
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan RI di Jakarta;
Gubernur Jambi di Jambi, DIRESKRIMUM POLDA Jambi di Jambi,
DIRESKRIMSUS POLDA JAMBI di Jambi;
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi;
Ketua Pengadilan Negeri Jambi di Jambi; Ketua Pengadilan Negeri Sengeti di Bukit Cinto Kenang; Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
Bupati Tanjung Jabung Timur di Tanjung Jabung Timur; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi;Kepala Kantor BPN Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
Kapolres Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang.(afm)







loading...