Proyek Jalan di Bungo-Tebo Tak Selesai, Dewan Desak Pemprov Jambi Blacklist Rekanan



Minggu, 19 Januari 2020 - 10:20:14 WIB



AMBERITA.COM - DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memblacklist CV Arafah yang mengerjakan proyek di Wiratho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Pasalnya, pekerjaan jalan di Kelurahan Wiratho Agung Kabupaten Tebo, dengan nilai kontrak sebesar Rp884.990.000 yang dikerjakan CV Arafah itu belum selesai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, proyek yang dikerjakan CV Citra Agung di Perumahan Cahaya Hati Kabupaten Muaro Bungo dengan nilai kontrak Rp1.254.500.000 dan proyek jalan yang dikerjakan CV Sayna Arisya Persada di Perumahan Sungai Buluh Indah (SBI) dengan kontrak Rp1.970.456.000 juga belum selesai.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Bungo-Tebo Wartono mengklaim baru-baru ini, Ia telah turun ke lokasi melihat langsung kondisi pekerjaan itu, salah satunya di Wiratho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

"Kalau kontraknya tanggal 31 Desember 2019 itu kan harusnya sudah selesai, setelah dicek kelapangan paling-paling pekerjaan itu baru 25 persen," ungkapnya kepada Jamberita.com, Minggu (19/1/2020).

Terkait dengan itu setelah terkonfirmasi kata Wartono, ternyata pekerjaan itu dilanjutkan dengan tambahan waktu selama 50 hari kedepan seharusnya itu diputus kontrak sehingga menjadi pembelajaran bagi rekanan.

"Saya sesalkan juga kan, ini pekerjaan baru 25 persen dasarnya apa kok sampai ditambah segitu kan," katanya.

Seharusnya/31 Desember 2019 rekanan sudah menyelesaikan pekerjaan dan jalan lingkungan itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, ternyata masih dipalang dan belum bisa dilewati.

"Harusnya jalan sudah siap dan masyarakat sudah manfaatkan jalan yang dibangun pemerintah, ternyata tidak bisa dilewati, ini kan menganggu," tuturnya.

Sebelumnya juga ketika mereka melakukan Hearing bersama dinas terkait, mereka telah mempertanyakan apa yang menjadi dasar pekerjaan itu bisa diperpanjang.

"Harusnya tambahan ada tahap-tahapan kan, pekerjaan fisik sekian sekian persen, tapi kok tahu-tahu ada tambahan, CV Arafah itu," tambahnya.

Begitupula dengan pekerjaan jalan lingkungan masyarakat di Perumahan Sungai Buluh Indah (SBI) Muaro Bungo, Wartono juga memprediksi paling selesai sekitar 25-30 persen, artinya tidak ada yang selesai.

"Kesimpulannya begini menurut saya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu tidak selektif dalam menentukan siapa pekerjannya, kemudian diantaranya tidak mempertimbangkan, kira-kira pekerjaan kalau terlalu banyak, penyelesaiannya seperti apa,?" sebutnya.

Wartono mencontohkan, jika kemampuan pekerja itu dikerjakan oleh sepuluh orang, lalu diberikan beban dua puluh pekerjaan, tentu tidak akan selesai sehingga proyek itu terkendala.

Padahal jelas, tujuan pemerintah membangun jalan tersebut untuk masyarakat. "Tujuan kita membangun, agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan karena jalan yang sebelumnya tidak bisa dilintasi sekarang bisa dilintasi mobil yang akhirnya kan bisa membantu kegiatan masyarakat situ, nah ini kan tidak tercapai," ujarnya.

Informasi yang Ia dapat, Wartono mengaku pekerjaan itu dikerjakan oleh satu orang kontraktor. Hanya saja dia banyak memiliki perusahaan.

Namun tetap saja, bila kemampuan menggarap sepuluh paket pekerjaan, tetapi dipaksakan untuk dua puluh paket pastinya tidak akan selesai bahkan mutu juga tidak bakal terjamin.

"Paket besar besar semua itu, rabat beton itu kan nilainya diatas setengah miliar itu," terangnya.

Dewan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provins segera mem-blacklis dan tegas terhadap siapapun perusahaan-perusahaan yang seperti itu, daripada merepotkan.

"Kita berkeinginan membantu program pemerintah, seperti Jambi Tuntas, visi misi gubernur, tapi dalam pelaksanaan pembangunan terkendala seperti ini, nggak bakalan maju, jadi pemerintah harus tegas, harus blacklist lah," jelasnya.

PPTK Perumahan Formal Dinas PUPR Provinsi Jambi Sumardi membenarkan, ada 2 paket pekerjaan di Muaro Bungo yang bermasalah sekarang pekerjaan tersebut terus berlanjut sesuai dengan perintah PPK.

"Sekarang lah kerja, sudah berjalan terus, Pergub kita naikkan 50 hari tambahan waktu sesuai dengan arahan," katanya.

Sedangkan untuk PPTK Perumahan Swadaya Adrian ketika dihubungi jamberita.com terkait dengan proyek jalan di Wirato Agung, meminta agar awak media mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Bidang (Kabid) yang bersangkutan.(afm)












loading...